11 Perusahaan di Kalbar Bakal Dicabut HGU Akibat Karhutla

Pemerintah Indonesia bersiap mencabut hak guna usaha (HGU) dari sejumlah perusahaan perkebunan. Langkah ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesi mereka. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ada 11 perusahaan yang masuk dalam rekomendasi Kabareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya.

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron dalam konferensi pers yang diunggah di kanal YouTube Kemenko Polkam pada Senin, 09 November 2026.

Semua perusahaan itu berlokasi di Kalimantan. Namun, Nusron tidak menyebutkan nama lengkap perusahaan-perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial. Ia juga menjelaskan struktur kepemilikan saham dari 11 perusahaan itu. "Kalau dilihat dari BO-nya atau beneficial ownership (pemegang saham pengendali perusahaan) dari 11 PT itu, ada yang dari Korea Selatan, Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," tambahnya.

Pemerintah membagi 11 perusahaan ini ke dalam beberapa klaster. Pembagian ini didasarkan pada tingkat pelanggaran dan kondisi lahan masing-masing.

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya. Alasannya, tingkat kebakaran di lahan mereka mencapai lebih dari 50 persen dan terjadi berulang kali. Selain itu, perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk antisipasi kebakaran. Mereka juga dinilai melanggar diktum dalam surat keputusan pemberian hak.

Tiga perusahaan tersebut adalah:

• PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare.
• PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558 hektare.
• PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua hanya berisi satu perusahaan, yaitu PT BSLT. HGU perusahaan ini sudah berakhir sejak 2020. Lahan seluas 2.300 hektare milik PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, akan diambil alih oleh negara.

Klaster ketiga terdiri dari tiga perusahaan yang sudah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah memastikan HGU mereka tidak akan diterbitkan. Ketiganya adalah:

• PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, seluas 5.244 hektare.
• PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, seluas 4.750 hektare.
• PT AEL di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas 5.134 hektare.

Klaster keempat hanya mencakup satu perusahaan, PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pencabutan HGU untuk perusahaan ini hanya sebagian, seluas 1.510 hektare. Keputusan ini diambil karena tingkat kebakaran di lahannya kurang dari 50 persen.

Nusron juga menyebutkan ada tiga perusahaan lain yang masih dalam proses pendalaman. "Kelima sedang pendalaman. Sedang kita kaji dan nanti akan kita laporkan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS. Sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutan semua atau sebagian. Sedang inspeksi fisik ke lapangan dan diukur data-data yang ada," jelasnya.

Ketiga perusahaan yang masih didalami itu adalah PT STP dan PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, inisial 11 perusahaan yang disebut Nusron adalah: PT MIB, PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT BSLT, PT BOS, PT AEL, PT JMS, PT STP, PT ANI, dan PT API. Pemerintah mengambil langkah tegas ini karena kebakaran lahan yang terjadi di area konsesi dianggap sudah melampaui batas toleransi. Pencabutan HGU menjadi salah satu instrumen untuk memberikan efek jera dan memastikan pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab ke depannya.