475.698 WP Hapus Bukti Potong, Potensi Pajak Rp2 T Hilang
Gambar atau konten salah?
Sebanyak 475.698 wajib pajak kedapatan menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025. Temuan ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Akibat penghapusan itu, pajak di sistem Coretax menjadi nihil. Padahal, seharusnya statusnya kurang bayar.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, ada sekitar 3.722.959 bukti potong yang terindikasi dihapus dari Coretax. Nilai PPh dari bukti pemotongan yang dihapus tersebut potensinya mencapai Rp 2,01 triliun.
"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo dalam unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri, Minggu (15 November 2026).
Sebagai langkah lanjutan, DJP mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang bersangkutan. Tujuannya, melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2025.
Jika ada perubahan atau ketidaksesuaian data yang membuat SPT Tahunan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT Tahunan. Semua harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
"SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan," ucap Bimo.
DJP juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Email resmi yang dikirim hanya menggunakan domain @pajak.go.id. Seluruh layanan tidak dipungut biaya apapun.
"DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," tulis keterangan resmi DJP.
Penghapusan bukti potong secara massal ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, potensi penerimaan negara dari pajak yang hilang mencapai lebih dari Rp 2 triliun. DJP sudah mengambil langkah dengan mengirimkan peringatan langsung ke ribuan wajib pajak. Mereka diberi kesempatan untuk membetulkan SPT secara mandiri. Tanpa pembetulan, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya masuk.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
