70% Penerima Bansos di Banyuwangi Tak Tepat Sasaran

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan sistem digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Salah satu teknologi yang digunakan adalah pengenalan wajah atau biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah awal dari sistem ini adalah memastikan data penerima bansos lebih akurat. "Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," kata Tito saat memberikan sambutan di acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Sistem digital ini tidak hanya terhubung dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Kementerian Dalam Negeri. Tito menambahkan bahwa sistem ini juga terintegrasi dengan data dari kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Kepolisian.

"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," jelas Tito.

Uji coba sistem digitalisasi ini sudah dilakukan di Banyuwangi. Hasilnya cukup mengejutkan. Tito menyebut bahwa di wilayah tersebut, hampir 70% penerima bansos ternyata tidak tepat sasaran.

Setelah uji coba di Banyuwangi, sebanyak 42 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai daerah percontohan untuk pengembangan sistem ini. Tito menargetkan perluasan uji coba ke lebih dari 200 kabupaten dan kota pada akhir tahun 2026.

"Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," tambah Tito.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 15 September 2026 menyampaikan bahwa teknologi biometrik wajah sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh orang yang berhak sesuai dengan data pemerintah.

Perlu digarisbawahi, sistem ini tidak berarti semua penerima bansos saat ini harus langsung melakukan pemindaian wajah. Teknologi tersebut merupakan bagian dari pengembangan mekanisme digitalisasi perlindungan sosial yang sedang diperluas oleh pemerintah secara bertahap.

Dari penjelasan yang ada, sistem ini dirancang untuk menyaring penerima bansos dengan lebih teliti. Dengan menghubungkan data kependudukan, kepemilikan kendaraan, dan kepemilikan tanah, pemerintah berharap bantuan hanya sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan. Angka 70% penerima yang tidak tepat sasaran di Banyuwangi menunjukkan bahwa masalah data selama ini cukup serius, dan teknologi ini menjadi salah satu cara untuk membenahinya.