83.404 Koperasi Berbadan Hukum, Target Tulang Punggung Ekonomi Desa
Gambar atau konten salah?
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Baginya, koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan pusat kegiatan ekonomi yang menghidupkan masyarakat di pedesaan.
Di bawah arahan Ferry, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan ekonomi. Tujuannya jelas: mendorong pemerataan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia.
Hingga 16 November 2026, data menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebanyak 83.404 koperasi telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, 79.737 koperasi sudah memiliki akun Simkopdes, dan 62.003 di antaranya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Angka ini mencerminkan respons positif dari lapangan.
Ferry membayangkan koperasi desa sebagai simpul layanan dan logistik. Bukan hanya toko sembako atau tempat menabung. Koperasi bisa menjadi klinik desa, apotek, atau bahkan gudang penyimpanan dan cold storage. Semua ini terhubung dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya.
Setiap koperasi dikembangkan sesuai potensi unik wilayahnya. Ada yang fokus pada usaha simpan pinjam, ada yang mengelola komoditas unggulan. Koperasi juga berfungsi sebagai off-taker hasil panen, penyalur subsidi, dan penyedia akses pembiayaan bagi anggotanya. Ibarat jembatan, koperasi menghubungkan produk desa dengan pasar yang lebih luas.
Atas kerja kerasnya, Ferry dianugerahi penghargaan 'Tokoh Pemberdayaan Koperasi sebagai Motor Ekonomi Desa' dalam ajang detikcom Awards 2026 pada Kamis, 19 November 2026. Penghargaan ini diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Herbert H.O Siagian, yang mewakili Ferry.
Penghargaan ini diberikan kepada individu, merek, dan lembaga yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya. Dalam kasus Ferry, kontribusinya terletak pada upaya sistematis menjadikan koperasi bukan sekadar konsep, melainkan institusi yang benar-benar berfungsi di lapangan. Data 83.404 koperasi berbadan hukum menjadi bukti bahwa program ini bukan sekadar wacana.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
