Apindo Kritik Aturan Cuti Tak Kurangi Jatah Tahunan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akhirnya angkat bicara soal aturan baru yang menyebut cuti bersama tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengaku pihaknya masih mengkaji kebijakan tersebut. Di sisi lain, ia berpendapat pemerintah seharusnya lebih fokus mengatur jumlah hari kerja dalam setahun, bukan malah sibuk mengatur jumlah hari libur.

Bob memberikan contoh sejumlah negara yang menetapkan jumlah hari kerja sekitar 245 hingga 250 hari dalam setahun. Negara-negara itu tidak mengatur soal libur kerja. Menurut Bob, dengan cara seperti itu pengusaha bisa menghitung target output dan produktivitas pekerja dengan lebih mudah.

"Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita enggak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun gitu. Nah, nanti ke depan kita berharap bahwa perusahaan tuh bisa mengatur, mem-fix-kan berapa jumlah hari kerja setahun. Ya, karena itu akan menjadi output dan menjadi daya saing kita ke depan gitu," ujar Bob di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Senin, 09 November 2026.

Saat ditanya apakah Apindo keberatan dengan kebijakan baru itu, Bob tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya mengatakan pihaknya masih mempelajari hal tersebut. "Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya gitu loh, ya kan. Nah, seperti apa produk turunannya gitu loh, ya. Tapi dari Apindo mempersiapkan sebenarnya dari kacamata pengusaha tuh yang ideal seperti apa gitu loh, ya," kata Bob.

Ia menambahkan, "Tentunya juga dalam kerangka melindungi buruh juga, tapi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada yang banyak dipraktikkan di banyak negara gitu loh. Jangan kita beda sendirian gitu loh." Bob juga menyebut sejumlah negara seperti India dan Vietnam masih menerapkan hari kerja pada Sabtu. Menurutnya, pengaturan waktu kerja di Indonesia perlu lebih fleksibel. Perusahaan dan pekerja harus diberi ruang untuk menyepakati ketentuan masing-masing melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Undang-undang, kata Bob, sebaiknya mengatur ketentuan secara lebih terbuka. Sementara pengaturan teknis hari kerja bisa disesuaikan melalui PKB di masing-masing perusahaan. "Supaya jangan sampai kita nanti begitu overtime, kita dibilang excess capacity gitu loh, ya kan. Terus dibilang force labor, ah ini yang harus dijaga gitu," tuturnya.

Intinya, Apindo ingin agar aturan ketenagakerjaan tidak kaku. Mereka khawatir produktivitas pekerja justru terganggu jika pemerintah terlalu banyak mengatur soal libur. Mereka juga ingin Indonesia tidak berbeda sendiri dibanding negara lain dalam hal pengaturan waktu kerja. Fleksibilitas melalui kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dianggap sebagai jalan tengah yang lebih baik.