APINDO Usul Klaster Upah Gantikan UMP Nasional Seragam

Pemerintah Indonesia akan menerapkan metode baru dalam perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Menanggapi rencana ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menyampaikan sejumlah pandangan.

Bob menekankan pentingnya mempertimbangkan dua faktor utama saat menentukan UMP. Faktor pertama adalah produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut. Faktor kedua adalah tingkat pengangguran yang sedang berlangsung. Menurutnya, kenaikan upah minimum tidak secara otomatis menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Justru sebaliknya, bisa terjadi.

"Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan. Jadi enggak mungkin lah kalau misalnya pengangguran besar, terus upah minimumnya juga paling besar," ujar Bob saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Senin, 09 November 2026.

Ia mengamati fenomena di beberapa daerah. Ada wilayah dengan UMP yang tergolong tinggi. Namun ironisnya, angka pengangguran di daerah itu juga tinggi. Kondisi seperti ini dinilai tidak sehat. Bob menjelaskan, biaya tenaga kerja yang mahal bisa mendorong perusahaan untuk hengkang. Mereka bisa memindahkan operasional ke daerah lain yang biaya pekerjanya lebih murah.

"Nah hal seperti ini yang harus kita hindari gitu loh. Jangan sampai upahnya besar tapi employmentnya tidak tercipta gitu loh. Jadi apa yang dilindungi gitu loh," terangnya.

Soal keterlibatan pengusaha dalam pembahasan UMP, Bob enggan berkomentar banyak. Ia mengingatkan bahwa Dewan Pengupahan Nasional belum dibentuk kembali setelah sebelumnya dibubarkan. Padahal, dewan ini memiliki peran penting dalam merumuskan besaran upah tahun depan. Bob menyarankan agar pertanyaan detail mengenai UMP 2027 dialamatkan langsung ke Menteri Ketenagakerjaan.

"Nah enggak tahu, makanya harus tanya sama Pak Menteri, jangan tanya sama saya," katanya.

Belakangan, muncul usulan dari masyarakat di media sosial. Mereka menginginkan adanya upah minimum nasional yang seragam. Alasannya, biaya hidup di Jakarta dan Yogyakarta tidak berbeda jauh, meskipun UMP kedua kota itu sangat timpang. Bob tidak secara langsung menyetujui usulan tersebut.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan sistem pengelompokan daerah. Sistem ini sudah diterapkan di berbagai negara lain. Daerah-daerah dengan karakteristik ekonomi dan biaya hidup yang mirip akan dimasukkan ke dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok kemudian memiliki besaran upah yang berbeda.

"Kita berkaca di negara lain aja. Di negara lain tuh selalu upah itu dikategorikan ada A, B, C gitu loh. A itu kota-kota besar. Biasanya kan cost of livingnya mirip-mirip lah. B itu yang kota yang lebih kecil lagi. C kota yang pendukung gitu loh. Jadi tetap aja ada tapi cross. Sesama kategori gitu loh. Jadi kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, Medan itu mungkin sama ya satu kelompok. Terus kota yang lebih kecil lagi satu kelompok lagi. Jadi seperti itu gitu. Kita udah pernah usulin gitu nih," jelas Bob.

Usulan dari APINDO ini pada dasarnya ingin mengaitkan upah dengan kondisi riil perekonomian daerah. Bukan sekadar angka nominal yang tinggi, tetapi juga harus realistis dengan kemampuan dunia usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Sistem pengelompokan dinilai bisa menjadi jalan tengah antara upah layak dan iklim investasi yang sehat.