Bank dan Fintech Dipungut Pajak Digital Asing

Pemerintah Indonesia memperluas cara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian layanan digital dari luar negeri. Kini, bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) turut dilibatkan dalam proses pemungutan pajak dari konsumen.

Kebijakan ini dijalankan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bukanlah pajak baru. Produk dan layanan digital dari luar negeri yang menjadi objek PPN memang sudah lama dikenakan pajak. Yang berubah hanyalah cara memungutnya.

Sebelumnya, dalam kondisi tertentu, konsumen harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas penggunaan produk digital dari luar negeri. Dengan sistem baru ini, pemungutan pajak bisa dilakukan langsung melalui lembaga pembayaran yang telah ditunjuk pemerintah.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (09 November 2026).

Lantas, transaksi apa saja yang terkena aturan ini? Bagaimana cara pemungutannya dan apa bedanya dengan pajak digital yang selama ini sudah berlaku?

Cara Kerja Pungutan PPN Digital

SPP-TDLN merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memungut PPN dari pembelian produk dan layanan digital luar negeri yang menjadi objek pajak.

Sederhananya, ketika konsumen membeli layanan digital dari luar negeri dan membayarnya menggunakan bank atau fintech yang sudah ditunjuk, transaksi tersebut akan diperiksa melalui sistem SPP-TDLN. Jika transaksi itu termasuk objek PPN dan belum dipungut melalui skema lain, bank atau fintech akan menambahkan PPN ke dalam pembayaran.

Dengan begitu, konsumen tidak perlu lagi mengurus sendiri pembayaran pajaknya. PPN akan dipungut bersamaan dengan transaksi.

Pemerintah melibatkan penerbit alat pembayaran atau issuer sebagai pihak yang bertugas memungut PPN dari konsumen. Pada tahap awal yang dimulai 25 September 2026, ada enam lembaga yang sudah ditunjuk, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Layanan Digital Apa Saja yang Kena PPN?

Pajak ini menyasar pembelian produk dan layanan digital dari luar negeri yang memang menjadi objek PPN. Contohnya, layanan penyimpanan data berbasis cloud, layanan kecerdasan buatan (AI), hingga game online.

Dengan demikian, jika seseorang membeli layanan digital dari luar negeri yang masuk kategori tersebut dan membayarnya melalui lembaga yang ditunjuk, transaksi itu bisa dikenakan PPN 11%.

Namun, aturan ini bukan berarti semua transaksi luar negeri otomatis terkena PPN. Pengenaan pajak hanya berlaku untuk produk atau layanan yang memang menjadi objek PPN.

Lalu, bagaimana dengan layanan seperti Netflix, Strava, Google, dan Meta?

Layanan tersebut sudah masuk dalam skema pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Artinya, layanan yang sudah memungut PPN melalui skema PMSE tidak akan dikenakan pajak lagi melalui SPP-TDLN.

Inge menjelaskan, SPP-TDLN menyasar produk digital lain yang belum masuk dalam daftar pelaku usaha pemungut PPN PMSE.

"Sekarang ada 260-an (pemungut PMSE), nah kalau SPP-TDLN di luar itu. Objeknya sama, sama-sama objek PPN, tetapi dia di luar PMSE. Kalau kita hitung PMSE itu, yang Strava dan sejenisnya itu sebenarnya ada puluhan ribu kalau di Indonesia. Jadi ada puluhan ribu provider luar negeri yang beroperasi atau bertransaksi dengan konsumen yang ada di Indonesia," ucap Inge.

Konsumen Tak Perlu Setor Pajak Sendiri

Melalui sistem ini, konsumen tidak perlu repot menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas layanan digital luar negeri yang dibeli. Pajak akan dipungut oleh bank atau fintech yang ditunjuk setelah sistem SPP-TDLN memastikan transaksi tersebut memang harus dikenakan PPN.

Uang pajak yang terkumpul kemudian diserahkan kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Selanjutnya, perusahaan tersebut menyetorkannya ke kas negara.

"Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," ucap Inge.

PPN PMSE dan SPP-TDLN sama-sama digunakan untuk memungut pajak atas pembelian produk atau layanan digital dari luar negeri. Perbedaannya terletak pada pihak yang bertugas memungut pajak.

Dalam skema PMSE, perusahaan penyedia layanan digital yang telah ditunjuk pemerintah bertugas memungut PPN langsung dari konsumen. Contohnya, perusahaan digital seperti Netflix dan Google yang sudah masuk dalam daftar pemungut PPN PMSE.

Sementara dalam skema SPP-TDLN, pemungutan dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan nonbank yang ditunjuk DJP. Jadi, bukan perusahaan penyedia layanan digitalnya yang langsung memungut pajak dari konsumen.

DJP memastikan kedua sistem tersebut tidak akan membuat konsumen membayar PPN dua kali untuk transaksi yang sama. Jika suatu layanan digital sudah memungut PPN melalui skema PMSE, transaksi tersebut tidak akan dikenakan PPN lagi melalui SPP-TDLN.

"Nanti penyelenggara SPP-TDLN akan mengatakan 'ini jangan dipungut lagi karena sudah dipungut oleh PMSE'. Jadi SPP-TDLN ini di luar yang PMSE. Kita pastikan itu, jadi nggak terjadi pemungutan ganda karena yang sudah dipungut PMSE, dia tidak akan dipungut lagi di SPP-TDLN," ucap Inge.

Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan perluasan mekanisme pemungutan, bukan pengenaan pajak baru. Pemerintah berupaya menjaring lebih banyak transaksi digital luar negeri yang selama ini mungkin belum terpajaki, terutama dari penyedia layanan kecil yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dengan melibatkan bank dan fintech, diharapkan proses pemungutan menjadi lebih efisien dan konsumen tidak perlu lagi repot mengurus pajak sendiri.