Bapanas: Petani Boleh Jual Jagung di Atas HPP
Gambar atau konten salah?
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa petani jagung tidak dilarang menjual hasil panennya dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran yang mungkin beredar di kalangan petani.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang bersifat pidana jika petani menjual jagung melebihi HPP. Menurutnya, HPP adalah instrumen yang dirancang pemerintah sebagai jaring pengaman harga. Tujuannya melindungi petani dari jatuhnya harga di pasaran.
"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP, yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," kata Hermawan dalam keterangan tertulis pada Selasa, 17 November 2026.
HPP sendiri merupakan batas harga minimal yang harus diterima petani. Untuk jagung pipilan kering, HPP diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.
Ada beberapa tingkatan HPP untuk jagung pipilan kering. Pertama, HPP minimal Rp 5.500 per kilogram di tingkat petani. Ketentuan ini berlaku untuk Perum Bulog dengan syarat kadar air antara 18 hingga 20 persen. Tidak ada ketentuan khusus mengenai kadar aflatoksin pada level harga ini.
Kedua, HPP sebesar Rp 6.400 per kilogram untuk jagung pipilan kering yang diserahkan di gudang Bulog. Syaratnya, kadar air maksimal 14 persen dan kadar aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb). Jagung harus dalam bentuk kemasan.
Ketiga, HPP Rp 6.250 per kilogram juga berlaku untuk serah terima di gudang Bulog. Spesifikasinya sama: kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Namun, untuk harga ini, jagung dibeli dalam bentuk curah.
Kewajiban Bulog untuk membeli jagung dengan harga HPP hanya berlaku saat harga jagung domestik sedang turun. Situasi ini biasanya terjadi saat panen raya. Di luar masa itu, ketika harga pasar sedang tinggi, Bulog tidak diwajibkan menyerap jagung.
"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," ujar Hermawan.
Catatan Bapanas menunjukkan, hingga pertengahan November 2026, Bulog telah menyerap jagung produksi dalam negeri sebanyak 240,7 ribu ton. Secara bulanan, realisasi serapan jagung pada Oktober 2026 mencapai 2.308 ton. Sementara dari awal hingga pertengahan November 2026, tercapai 3.443 ton.
"Dengan adanya surat edaran ini, kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Misalnya sekarang Rp 7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp 6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," pungkasnya.
Intinya, HPP adalah mekanisme perlindungan, bukan larangan. Petani tetap bisa menjual dengan harga lebih tinggi jika pasar sedang baik. Bulog hanya bertindak sebagai pembeli terakhir saat harga anjlok. Swasta dipersilakan masuk saat harga sedang tinggi. Tidak ada sanksi pidana bagi petani yang menjual di atas HPP.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
