Batas Waktu UMP 2027 Tinggal Empat Hari
Gambar atau konten salah?
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengingatkan bahwa batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 tinggal empat hari lagi. Seluruh gubernur di Indonesia diwajibkan untuk menetapkan UMP paling lambat pada tanggal 21 November 2026.
Pemerintah, menurut Yassierli, sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November. Koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November di Kementerian Dalam Negeri. Semua ini dilakukan agar proses penetapan berjalan lancar.
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," kata Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026.
Yassierli menambahkan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat edaran. Surat edaran itu berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan untuk menetapkan upah minimum sektoral, dan juga estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Semua bahan ini menjadi acuan bagi Dewan Pengupahan Daerah.
Dewan Pengupahan Daerah sendiri terdiri dari tiga unsur. Ada perwakilan dari pemerintah, dari pengusaha, dan dari serikat pekerja serta buruh. Tugas mereka adalah menyusun rekomendasi yang nantinya diberikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah.
Yassierli optimistis semua daerah bisa memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan. Keyakinan ini muncul karena para gubernur sudah punya pengalaman dalam menetapkan upah minimum di tahun-tahun sebelumnya. Bukan hal baru bagi mereka.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimis, waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan," ujarnya.
Selain UMP, ada juga tenggat waktu lain yang harus dipenuhi. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat pada 26 November 2026. Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026.
Proses ini melibatkan banyak pihak dan data. Mulai dari data ekonomi makro, kondisi ketenagakerjaan, hingga perhitungan kebutuhan hidup layak. Semua diharapkan rampung sesuai jadwal agar pekerja dan pengusaha memiliki kepastian.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
