BSU 2026 Cair Via Rekening Bank, Pos Dikerucutkan

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2026 akan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank para penerima. Pemerintah berharap mekanisme ini bisa menghilangkan peran PT Pos Indonesia dalam proses distribusi bantuan.

Menurut Airlangga, seluruh warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki rekening bank. Ketentuan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. "BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November 2026.

Sebagai informasi, nilai BSU tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan ini diberikan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga total yang diterima setiap pekerja adalah Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus. Pemerintah menjadwalkan pencairan BSU pada bulan November atau Desember 2026. Seluruh dana akan disalurkan melalui bank-bank Himbara.

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan aturan lengkap mengenai siapa saja yang berhak menerima BSU, berapa batas gaji maksimal, dan besaran bantuan. Semua ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja atau buruh yang ingin menerima BSU harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, mereka harus warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Kedua, mereka harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026. Ketiga, gaji atau upah yang diterima tidak boleh lebih dari Rp3,5 juta per bulan, atau setara dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota setempat.

Gaji yang dijadikan patokan adalah gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data ini harus tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.

Ada penyesuaian khusus untuk pekerja di daerah tertentu. Jika seorang pekerja bekerja di wilayah yang upah minimum kabupaten/kotanya lebih besar dari Rp3,5 juta, maka batas gaji maksimal penerima BSU akan mengikuti UMK tersebut. Angkanya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, batas gaji mengacu pada upah minimum provinsi dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Permenaker juga secara tegas menyebutkan bahwa BSU tidak akan diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelompok ini dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan subsidi upah.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah akses pekerja terhadap bantuan langsung. Dengan sistem transfer bank, risiko keterlambatan atau kebocoran penyaluran diharapkan bisa diminimalkan.