Buruh Bangladesh Ricuh Tuntut Kenaikan Upah 140 Persen
Gambar atau konten salah?
Ribuan buruh pabrik pakaian di Bangladesh terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Mereka menuntut kenaikan upah minimum hingga 140 persen. Penyebabnya, biaya hidup yang terus meroket. Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh. Para demonstran melempar batu bata, membakar kendaraan, dan memblokir jalan-jalan utama. Polisi membalas dengan menembakkan gas air mata dan granat kejut.
Bangladesh adalah eksportir garmen terbesar kedua di dunia. Posisinya hanya kalah dari China. Negara ini memproduksi pakaian untuk merek-merek global besar. Beberapa di antaranya adalah Fruit of the Loom dan Levi Strauss. Industri garmen menyumbang pendapatan tahunan sebesar US$ 38 miliar. Dalam rupiah, angka itu setara dengan Rp 694,03 triliun (asumsi kurs Rp 18.264 per dolar AS). Sektor ini juga mempekerjakan lebih dari empat juta orang.
Gelombang protes sudah berlangsung sejak bulan lalu. Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka. Jumlah itu setara dengan US$ 240 atau sekitar Rp 4,38 juta. Angka ini naik drastis dari upah minimum saat ini yang hanya 12.500 taka. Kenaikan 140 persen ini dinilai penting karena harga kebutuhan pokok terus naik. Biaya makanan, perumahan, transportasi, dan perawatan kesehatan semakin tidak terjangkau.
Kondisi diperparah dengan penutupan pabrik. Sekitar 500 dari total 4.500 pabrik garmen di Bangladesh sudah tutup. Hal ini memicu keresahan di kalangan buruh. Mereka khawatir dengan nasib ke depannya. Akibatnya, aksi demonstrasi pecah pada Selasa, 17 November 2026. Bentrokan dengan polisi pun tidak terhindarkan.
Selain soal upah, para pekerja juga memprotes aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aturan itu berbunyi "tidak bekerja, tidak dibayar". Ketentuan ini memungkinkan pemilik pabrik menangguhkan operasi dan menahan upah saat produksi terganggu. Para buruh merasa aturan ini sangat merugikan.
Seorang pekerja bernama Khanom (24) menyampaikan keluhannya kepada AFP, seperti dikutip dari Al-Jazeera. "Para pemilik tampaknya tidak mau memenuhi tuntutan gaji kami. Mereka sudah mulai mengulur-ulur waktu," ujarnya.
Pemerintah Bangladesh sebenarnya sudah membentuk dewan upah. Dewan ini terdiri dari perwakilan pengusaha dan pekerja. Pembentukannya dilakukan awal bulan ini untuk menegosiasikan kenaikan upah. Rencananya, upah minimum yang baru akan diumumkan pada bulan Desember. Aturan itu akan mulai berlaku pada bulan Januari tahun depan.
Namun, para pekerja masih ragu. Rakib (28), seorang buruh garmen, mengatakan, "Kami tidak yakin apakah anggota dewan upah menyadari tuntutan kami." Ketidakpercayaan ini menunjukkan jurang antara harapan pekerja dan realitas negosiasi yang berjalan lambat.
Bangladesh menghadapi tekanan besar. Industri garmen adalah tulang punggung ekonomi negara itu. Jika kerusuhan terus berlanjut, rantai pasok pakaian untuk merek-merek internasional bisa terganggu. Di sisi lain, para buruh hanya ingin hidup layak di tengah kenaikan harga yang tak terbendung. Pemerintah harus mencari jalan tengah. Tapi waktu terus berjalan. Desember semakin dekat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
