DJP Kirim Email ke Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru saja mengirimkan email massal kepada para wajib pajak. Mereka yang menerima email ini diduga telah menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025.

Langkah ini diambil DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai aturan yang berlaku. Dalam pengumuman resmi pada Rabu, 11 November 2026, DJP menyatakan bahwa email resmi telah dikirimkan kepada mereka yang terindikasi melakukan penghapusan tersebut.

DJP meminta para wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan penelitian ulang. Verifikasi dan pencocokan data juga perlu dilakukan kembali. Semua itu berkaitan dengan data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Jika ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data, SPT Tahunan yang sudah dilaporkan mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

DJP menekankan pentingnya memastikan seluruh penghasilan tercatat dengan benar. Kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya juga harus dilaporkan secara lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan.

Selain itu, DJP mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Email resmi dari DJP hanya dikirim menggunakan domain @pajak.go.id. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya apa pun.

DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Mereka juga tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. Wajib pajak tidak boleh memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat, atau informasi rahasia lainnya kepada pihak yang mengaku dari DJP.

Langkah DJP ini merupakan upaya untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Email blast yang dikirimkan menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk selalu memeriksa kembali data yang sudah dilaporkan. Kesalahan dalam pelaporan bisa berakibat pada ketidaksesuaian data yang berujung pada kewajiban pembetulan SPT.