Ekonomi RI Stabil Meski Gibran Mundur

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak akan terganggu oleh dinamika politik yang muncul setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, situasi ekonomi tetap stabil dan berjalan seperti biasa.

Syahganda menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi decoupling dalam perekonomian Indonesia. Artinya, sistem ekonomi, pasar, dan indikator keuangan sudah bergerak secara independen, tidak lagi terpengaruh oleh gejolak politik atau tren lainnya. Ia menilai kondisi ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah semakin matang dalam berpolitik.

"Perekonomian saat ini sudah decoupling. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini," tegas Syahganda dalam keterangan resmi pada Kamis, 12 November 2026.

Lebih lanjut, Syahganda menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah tetap berjalan. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) tidak terhenti. Sebagai contoh, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada siang hari sebelumnya.

Ia juga memastikan bahwa semua kementerian dan lembaga negara terus berkoordinasi secara intensif. Syahganda mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Jangan mudah terpengaruh oleh spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi yang beredar di ruang publik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, juga angkat bicara. Ia meminta para pelaku pasar tidak panik menyikapi dinamika politik yang terjadi setelah Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Dradjad mengatakan penyelesaian dinamika politik tersebut merupakan ranah parlemen. Sementara itu, pemerintah akan fokus memastikan pasar modal Indonesia tetap resilient dan berjalan dengan baik.

"Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik," ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.

Menurut Dradjad, dinamika politik di Indonesia bukanlah hal baru. Ia sudah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 2004. Berdasarkan pengalamannya, situasi politik yang ramai biasanya hanya berlangsung beberapa saat, lalu akan kembali mereda. Oleh karena itu, ia meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan.

"Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya, beberapa saat, setelah itu damai lagi. Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004, lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik dengan dinamika politik," ucap Dradjad yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar PAN.

Dradjad mengakui bahwa pasar keuangan bisa bereaksi dalam jangka pendek terhadap perkembangan politik. Meskipun begitu, dia berharap perbaikan yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mendukung kondisi pasar modal Indonesia.

Ia juga memahami jika investor memilih untuk mengambil sikap menunggu dan melihat perkembangan, atau wait and see. Namun, dia mengingatkan bahwa sikap terlalu lama menahan keputusan investasi pasti memiliki konsekuensi.

"Itu hak mereka mau wait and see, mau apa. Sebagai ekonom saya katakan, kalau terlalu lama wait and see, ya jangan salahkan kami kalau ketinggalan karena keretanya akan melaju cepat," kata Dradjad.

Pernyataan dari dua pejabat ini menunjukkan adanya upaya untuk menenangkan publik dan pasar. Mereka menekankan bahwa meskipun ada pergantian di puncak kepemimpinan negara, mesin pemerintahan dan perekonomian tetap berjalan. Kematangan politik masyarakat dan pemisahan antara ekonomi dan politik disebut sebagai faktor kunci stabilitas. Para pelaku pasar diminta untuk tidak bereaksi berlebihan dan tetap percaya pada fundamental ekonomi yang kuat.