EUDR Berlaku 2026, Pemerintah Imbau Eksportir Siapkan Geolokasi

Ratna D. · 2 min baca · 41 menit lalu · 17 dibaca
Bisik.id
EUDR Berlaku 2026, Pemerintah Imbau Eksportir Siapkan Geolokasi

Gambar atau konten salah?

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa kebijakan Uni Eropa tentang anti deforestasi, atau yang dikenal dengan EUDR, akan mulai berlaku pada 30 Desember 2026. Aturan ini meminta para eksportir beberapa produk utama untuk menyiapkan data geolokasi lahan produksi mereka.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, cokelat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai harus masuk kategori bebas deforestasi. Caranya, dengan melampirkan data geolokasi yang akurat.

"Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," kata Dradjad dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 18 November 2026.

Dradjad memperkirakan nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang berpotensi terkena aturan EUDR mencapai sekitar US$ 7 miliar. "Saya belum dapat data yang terakhir, tetapi angkanya pernah segitu. Nah ini akan terkena EUDR jika diberlakukan. Jadi saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu," ujarnya.

Pemerintah, melalui Badan Informasi Geospasial (BIG), telah menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi. Dengan begitu, pelaku usaha tinggal menindaklanjuti kesiapan tersebut agar persyaratan EUDR dapat dipenuhi. "BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap," imbuhnya.

EUDR adalah regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas dan produk tertentu yang dipasarkan di kawasan tersebut terbukti bebas deforestasi. Produk juga harus diproduksi sesuai ketentuan hukum negara asal dan dilengkapi pernyataan uji tuntas atau due diligence.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115. Sebelumnya, jadwal penerapan sudah dua kali ditunda dari rencana awal pada 30 Desember 2024. Penundaan pertama menggeser jadwal ke Desember 2025. Kemudian, Uni Eropa kembali menunda pemberlakuan hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Tujuannya, memberi waktu persiapan bagi pelaku usaha dan penyempurnaan sistem administrasi.

Secara keseluruhan, kebijakan ini sudah melalui proses panjang dengan dua kali penundaan. Pemerintah Indonesia mengingatkan eksportir untuk segera mempersiapkan data geolokasi agar ekspor ke Uni Eropa tidak terhambat saat aturan benar-benar berlaku pada akhir 2026.

EUDRUni Eropaanti deforestasigeolokasieksportirIndonesiaekspor

Komentar

Memuat komentar...