Gibran Mundur, Janji 19 Juta Kerja Kini Beban Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana dengan janji kampanye yang pernah disampaikan Gibran soal pembukaan 19 juta lapangan kerja?

Janji itu diucapkan Gibran saat debat Pilpres keempat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada 21 Januari 2024. Ia berkomitmen membuka lapangan kerja bagi generasi muda dan perempuan. Sebanyak 5 juta dari total tersebut berasal dari sektor green jobs atau pekerjaan di bidang kelestarian lingkungan.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), memberikan pandangannya pada 12 November 2026. Menurutnya, janji kampanye itu merupakan satu paket dengan presiden. Artinya, Prabowo tetap harus merealisasikannya. "Karena satu paket saat janji kampanye, maka Prabowo harus realisasikan janji 19 juta lapangan kerja," kata Bhima.

Bhima juga menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak bisa dilakukan melalui program makan bergizi gratis (MBG) atau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia mendorong pendekatan yang berbeda. "Bukan dengan MBG atau Kopdes, tetapi dengan industri hijau. Mulai dari meningkatkan industri panel surya dalam negeri dan fokus mendorong hilirisasi sektor perikanan," ucap Bhima.

Dalam debat Pilpres keempat, Gibran menyampaikan secara rinci. "Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan," ujarnya. Ia menambahkan, "5 juta di antaranya adalah green jobs. Ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan."

Janji 19 juta lapangan kerja ini menjadi salah satu andalan dalam kampanye pasangan Prabowo-Gibran. Dengan mundurnya Gibran, beban realisasi janji tersebut kini sepenuhnya berada di pundak Presiden Prabowo. Sektor industri hijau disebut sebagai kunci utama, bukan program-program bantuan sosial yang sudah berjalan. Pertanyaan publik kini tertuju pada langkah konkret pemerintah ke depan.