Gibran Mundur, MPR Siapkan Proses 60 Hari

Gibran Rakabuming Raka sudah secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI ke MPR RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menyampaikan hal ini. Pihaknya akan segera menindaklanjuti surat tersebut.

MPR RI punya waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengunduran diri Gibran. Itu dihitung sejak surat diterima. Dalam kurun waktu yang sama, MPR juga akan menunjuk Wakil Presiden baru untuk menggantikan Gibran.

Setelah resmi meninggalkan jabatan, Gibran berhak atas sejumlah hak pensiun. Hak-hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan ini membahas hak keuangan dan administratif untuk Presiden dan Wakil Presiden, termasuk yang sudah tidak menjabat.

Pasal 6 Ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun." Lalu Ayat (2) menyambung: "Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir."

Bukan cuma uang pensiun. Seorang mantan Wakil Presiden, termasuk Gibran nanti, juga berhak atas fasilitas lain dari negara. Pasal 7 menegaskan hal itu. Fasilitasnya meliputi:

• Tunjangan-tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
• Biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon.
• Seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya.

Pasal 8 aturan yang sama menyebutkan, bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mereka juga disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Pasal 9 mengatur kapan semua itu mulai dibayarkan. "Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat."

Bagian penjelasan undang-undang itu memberikan alasan di balik pemberian fasilitas pensiun. Ditegaskan bahwa meski sudah tidak lagi melakukan tugas negara, bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan. Itu karena kedudukan mereka sebelumnya. Fasilitas ini juga diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjabat.

Penjelasan huruf a Pasal 8 merinci soal rumah. "Maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan."

Penjelasan huruf b Pasal 8 membahas kendaraan. "Dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara."

Proses pengunduran diri Gibran ini masih berjalan. MPR punya waktu dua bulan untuk menindaklanjutinya dan memilih pengganti. Sementara itu, aturan pensiun yang akan diterima Gibran sudah jelas dan terperinci dalam undang-undang. Fasilitas itu mencakup pensiun penuh dari gaji pokok terakhir, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah dinas, dan kendaraan dengan sopir. Semua itu diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdiannya sebagai Wakil Presiden.