Gibran Mundur, Pensiun Rp20 Juta Per Bulan Tetap Cair

Siang ini, Kamis, 12 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mendatangi Kompleks Parlemen di Jakarta. Kabar yang beredar, kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Pertanyaan kemudian muncul. Jika Gibran benar-benar mundur, apakah ia masih berhak menerima uang pensiun dan fasilitas dari negara? Ataukah semua hak itu hangus begitu saja?

Aturan main soal hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah jelas. Semua tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Undang-undang ini mengatur hak keuangan dan administratif bagi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mereka yang sudah tidak menjabat.

Pasal 6 Ayat (1) UU itu menyebutkan, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapat pensiun. Bunyinya persis seperti itu. Lalu di Ayat (2) ditambahkan, besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima.

Yang menarik ada di bagian penjelasan undang-undang tersebut. Di situ ditegaskan, semua bentuk pemberhentian wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali, MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam sebuah ketetapan.

Artinya, pengunduran diri atas kemauan sendiri — seperti yang dilakukan Gibran — masuk kategori berhenti dengan hormat. Penjelasan Pasal 6 UU itu menegaskan: "Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat."

Lalu berapa besar uang pensiun yang bakal diterima Gibran?

Masih merujuk UU yang sama, besaran pensiun yang diterima setara dengan 100 persen gaji pokok terakhir. Gaji pokok wakil presiden sendiri dihitung sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya — di luar presiden dan wakil presiden.

Siapa pemegang gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini? Berdasarkan Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, jabatan dengan gaji pokok tertinggi adalah Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung. Besarannya Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan kata lain, gaji pokok Gibran sebagai wakil presiden adalah 4 dikali Rp 5.040.000. Hasilnya Rp 20.160.000 per bulan. Dan pensiun yang bakal diterimanya pun sebesar itu.

Uang pensiun bukan satu-satunya. Sebagai mantan wakil presiden, Gibran juga berhak atas tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan. Ia juga akan mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya. Ditambah lagi, sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur kapan semua hak ini mulai dibayarkan. Tertulis: "Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat."

Jadi, begitu Gibran resmi berhenti, bulan depannya ia sudah bisa menerima pensiun dan fasilitas lainnya.

Intinya, aturan mainnya cukup jelas. Selama MPR tidak mengeluarkan ketetapan khusus yang menyatakan pengunduran dirinya sebagai pemberhentian tidak hormat, Gibran tetap berhak atas semua fasilitas mantan wakil presiden. UU 7/1978 memberikan jaring pengaman yang cukup longgar dalam hal ini.