HKI Desak Fokus Ekonomi Mulai Januari 2027

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak semua pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk kembali memusatkan perhatian pada agenda pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Menurut HKI, langkah ini setidaknya harus mulai dijalankan pada Januari 2027, setelah dinamika politik terkait mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mereda.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan tiga hal utama: stabilitas politik, kepastian kebijakan, dan kerja nyata dari seluruh jajaran pemerintahan. Kementerian yang menangani sektor ekonomi disebut harus menjadi garda terdepan.

"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis pada Kamis, 12 November 2026. Ia menambahkan, "Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja."

Ma'ruf menekankan bahwa dunia usaha saat ini sangat membutuhkan kepastian arah kebijakan. Persaingan global semakin ketat. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan, menurutnya, berpotensi menunda keputusan investasi. Ini terutama berlaku untuk proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.

"Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi dan kecepatan pengambilan keputusan," jelas Ma'ruf. Ia memperingatkan, "Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum. Padahal negara-negara pesaing terus bergerak menarik investasi."

HKI juga mendorong pemerintah untuk belajar dari pengalaman Jepang. Negara tersebut, kata Ma'ruf, memiliki pengalaman panjang menghadapi pergantian kepemimpinan dan dinamika politik. Namun, Jepang tetap mampu menjaga kesinambungan institusi serta kebijakan ekonomi dan industrinya.

"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja," ujar Ma'ruf. Ia menambahkan, "Indonesia perlu membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan."

Menurut Ma'ruf, stabilitas ekonomi tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan. Pemerintahan, katanya, membutuhkan sistem koordinasi yang mampu memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi tetap berjalan tanpa hambatan.

"Para menteri ekonomi harus tetap bekerja bersama, memiliki target yang jelas dan menyelesaikan persoalan secara cepat," tegas Ma'ruf. Ia memperingatkan, "Jangan sampai pergantian pejabat atau perubahan politik membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian."

Pesan utama dari HKI ini cukup jelas: politik boleh berganti, tetapi ekonomi harus terus berjalan. Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa terlalu banyak energi bangsa tersedot oleh dinamika politik, sementara agenda pembangunan ekonomi justru terabaikan. Dengan target pertumbuhan 8% yang ambisius, stabilitas dan kepastian menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar lagi.