HKI Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Minta Percepatan PSN

Asosiasi yang menaungi kawasan industri di Indonesia, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), menyatakan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menekankan bahwa untuk mencapai angka tersebut, diperlukan langkah-langkah terobosan yang benar-benar nyata.

"Peran kawasan industri itu strategis, sebagai motor penggerak investasi, hilirisasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Tapi untuk mencapai target itu, kita butuh keberanian melakukan terobosan kebijakan, terutama dalam mempercepat proses perizinan dan realisasi investasi," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis pada Jumat, 09 Oktober 2026.

Menurut HKI, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah instrumen penting. Keduanya dinilai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menarik investasi besar, meningkatkan nilai tambah industri, dan memperkuat daya saing Indonesia di rantai pasok global. Karena itu, HKI mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada percepatan proses pengajuan, evaluasi, persetujuan, dan penetapan PSN dan KEK. Baik untuk usulan baru maupun untuk pengembangan dan perluasan kawasan yang sudah berjalan.

Percepatan ini penting. Persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat. Investor global tidak hanya melihat insentif fiskal dan lahan yang tersedia. Mereka juga mempertimbangkan kecepatan pengambilan keputusan, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

"Dalam dunia investasi, kecepatan adalah faktor penentu. Kita tidak boleh kehilangan peluang investasi hanya karena proses administrasi yang panjang dan berlarut-larut. Setiap keterlambatan investasi berarti tertundanya penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi," tegas Ma'ruf.

HKI secara khusus mengusulkan mekanisme percepatan, atau fast-track approval, untuk pengajuan PSN dan KEK. Syaratnya, kawasan tersebut sudah memenuhi persyaratan, memiliki kesiapan lahan, infrastruktur, komitmen investasi, dan potensi dampak ekonomi yang signifikan. Mekanisme ini perlu disertai batas waktu pelayanan yang terukur. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus lebih efektif. Kepastian proses pengambilan keputusan juga harus ada, tanpa mengabaikan aspek lingkungan, tata ruang, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk perluasan kawasan industri dan KEK yang sudah beroperasi, HKI menilai proses evaluasi dan persetujuan harus lebih efisien. Apalagi jika kawasan itu memiliki rekam jejak investasi yang baik dan sudah mendapat minat dari investor.

Menghadapi persaingan global, HKI menilai Indonesia perlu belajar dari Vietnam dan China. Kedua negara itu sukses mengembangkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Vietnam, misalnya, secara agresif mengembangkan kawasan industrinya. Mereka menawarkan kemudahan investasi, pelayanan administrasi terintegrasi, insentif perpajakan untuk sektor dan wilayah tertentu, akses lahan industri, dan pembangunan infrastruktur logistik untuk mendukung ekspor. Di beberapa kawasan prioritas, Vietnam memberikan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah, periode pembebasan dan pengurangan pajak, serta kemudahan administrasi investasi.

Sementara China berhasil mengembangkan Special Economic Zones (SEZ), kawasan pengembangan ekonomi dan teknologi, serta Free Trade Zones. Keberhasilan itu didapat melalui integrasi kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, penyediaan ekosistem rantai pasok industri, dan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

HKI mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah strategis:

1. Mempercepat proses evaluasi dan penetapan PSN serta KEK, baik untuk pengajuan baru maupun perluasan kawasan yang sudah beroperasi. Prosesnya harus lebih sederhana, transparan, dan terukur.
2. Menerapkan mekanisme fast-track untuk proyek investasi strategis yang sudah siap dari sisi lahan, infrastruktur, dokumen, dan komitmen investasi.
3. Memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya agar proses perizinan berjalan terintegrasi, tanpa tumpang tindih kewenangan atau ketidakpastian waktu penyelesaian.
4. Meningkatkan daya saing fasilitas fiskal dan nonfiskal. Termasuk kepastian pemberian insentif investasi, kemudahan kepabeanan, ketersediaan energi dengan harga kompetitif, serta dukungan infrastruktur logistik dan konektivitas.
5. Memberi perhatian khusus pada pengembangan dan perluasan kawasan industri yang sudah memiliki infrastruktur dan ekosistem industri siap pakai. Dengan begitu, investasi baru bisa segera direalisasikan tanpa harus memulai pembangunan dari awal.

HKI melihat percepatan ini sebagai kunci. Tanpa perbaikan proses, target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi angka di atas kertas. Persaingan dengan negara seperti Vietnam dan China menunjukkan bahwa kecepatan dan kepastian adalah segalanya. Jika Indonesia lamban, investor akan pergi ke tempat lain.