Indonesia Beberkan Strategi Pembiayaan Konservasi Jangka Panjang di COP31

Pemerintah Indonesia membeberkan strategi pendanaan konservasi jangka panjang di ajang COP31, tepatnya di Paviliun Indonesia. Rencana ini menyasar 13 taman nasional prioritas dan dua kawasan lindung untuk spesies ikonik.

Penyusunan strategi ini digawangi oleh Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satgas, menyebut 57 taman nasional di Indonesia menjadi rumah bagi banyak spesies terancam punah. Ia juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi. Baginya, menjaga kawasan konservasi adalah kewajiban terhadap anak cucu.

"Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa 10 November 2026.

Selama COP31, Satgas juga mengumpulkan masukan internasional untuk draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Konsultasi ini lanjutan dari diskusi pada Senin 02 November 2026 yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan ahli konservasi.

Draf itu mengusulkan pembentukan wadah investasi. Fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana konservasi dari beragam sumber.

Dalam sesi panel, Satgas membahas opsi pendanaan seperti kredit keanekaragaman hayati, Project Finance for Permanence (PFP), dan skema berbasis hasil seperti Rhino Bond.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan komitmen kementeriannya mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif. Tujuannya memperkuat tata kelola taman nasional.

Pengembangan ini diarahkan dari proyek percontohan menjadi platform nasional. Platform ini menghubungkan pendanaan andal, kelembagaan kuat, pengelolaan lapangan efektif, dan hasil konservasi terukur.

"Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," ujar Rohmat.

Rohmat menjelaskan prioritas Kementerian Kehutanan meliputi pembentukan arsitektur pembiayaan kredibel, pengembangan instrumen bermanfaat bagi konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan SDM dan kapasitas pengelolaan, serta pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional.

Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional: Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya mengikuti proses persetujuan yang berlaku.

Partisipasi Satgas di COP31 menjadi puncak rangkaian diplomasi dan uji pasar strategis Indonesia. Tahapannya dimulai dari pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog dengan investor dalam London Climate Action Week.

Melalui Satgas, pemerintah melakukan konsultasi publik internasional untuk White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen ini berisi peta jalan strategis membentuk wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle.

Konsultasi nasional sudah dilakukan pada Senin 02 November 2026. Pesertanya organisasi nonpemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi. Mereka memberi masukan untuk penyusunan dokumen.

Wadah investasi dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber. Instrumen ini juga akan memperkuat insentif bagi kemandirian pendapatan di tingkat tapak taman nasional. Caranya lewat ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis lestari lainnya.

Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan. Mekanisme ini diadaptasi dari praktik terbaik global.

Mekanismenya meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung regulasi jangka panjang. Juga Project Finance for Permanence (PFP) untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.

Satgas juga memaparkan obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds dan keuangan berbasis hasil atau outcome-based finance. Ini merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.

CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satgas Aditya Bayunanda menyambut baik langkah pemerintah membangun arsitektur keuangan konservasi.

"Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia," tutur Aditya.

Menurut Aditya, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang. Pendanaan konservasi bisa berubah dari model amal menjadi model yang digerakkan investasi untuk mendukung ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.

Chief Sustainability Officer (CSO) APP Group Elim Sritaba juga menyambut baik pembentukan satuan tugas. Ia menegaskan komitmen perusahaannya terlibat dalam konservasi lewat kolaborasi berbagai pihak.

"Sejalan dengan kerangka keberlanjutan baru APP Group, Regenesis, kami mendukung pendekatan berbasis lanskap melalui kemitraan pemerintah dan swasta, termasuk dana konservasi independen dengan tata kelola yang kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi alam, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," pungkas Elim.

Sidang dan sesi publik di COP31 juga dihadiri para pemimpin dunia dan mitra pembangunan strategis internasional. Termasuk perwakilan Pemerintah Inggris, Ruth Davis, OBE selaku Utusan Khusus Inggris untuk Alam (UK Special Representative for Nature) yang memberikan keynote. Hadir pula Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan para filantropis global.

Kehadiran mitra internasional memperkuat komitmen kolaboratif. Mereka memberikan dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik bagi transisi menuju ekonomi positif-alam di Indonesia.

Lewat momentum COP31, Indonesia mengajak institusi keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pembiayaan konservasi nasional. Tujuannya memastikan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.

Pendekatan Indonesia ini mencoba mengubah paradigma pendanaan konservasi dari sekadar donasi menjadi investasi berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga swasta dan filantropi global, menjadi kunci. Keberhasilan model ini akan diukur dari terjaganya ekosistem dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.