Indonesia Dorong Kemitraan Teknologi di APEC 2026

Lina F. · 6 min baca · 25 menit lalu · 14 dibaca
Bisik.id
Indonesia Dorong Kemitraan Teknologi di APEC 2026

Gambar atau konten salah?

Pekan lalu, tepatnya 6 November 2026, saya menghadiri undangan diskusi kelompok terarah dari Direktur Sino-Nusantara Institute, Ahmad Syaifuddin Zuhri, di Semarang. Diskusi itu membahas persiapan penyelenggaraan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026.

Pertemuan para pemimpin ekonomi Asia-Pasifik dalam APEC Economic Leaders' Meeting ke-33 di Shenzhen, Tiongkok, pada 18-19 November 2026, terjadi di tengah perubahan besar tatanan ekonomi global. Persaingan geopolitik, ketidakpastian rantai pasok, transformasi digital, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon telah mengubah cara negara-negara membangun kemitraan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia menghadapi satu pertanyaan strategis: bagaimana memanfaatkan momentum APEC 2026 untuk memperkuat posisi ekonomi nasional, bukan sekadar menjadi bagian dari persaingan negara-negara besar? Pertanyaan ini penting karena Asia-Pasifik merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai forum yang mempertemukan 21 ekonomi anggota, APEC memiliki posisi strategis dalam mendorong perdagangan, investasi, konektivitas, transformasi digital, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, APEC bukan sekadar forum diplomasi multilateral. Lebih dari itu, forum ini merupakan ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tengah perubahan ekonomi kawasan. Terlebih, Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang dan investor penting Indonesia menjadi tuan rumah APEC 2026 di Shenzhen, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi dan inovasi.

Momentum tersebut seharusnya tidak hanya dibaca dari perspektif peningkatan perdagangan dan investasi. Indonesia perlu memikirkan agenda yang lebih mendasar, yakni bagaimana memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas kolaborasi riset, dan meningkatkan penguasaan teknologi nasional.

Membaca Peluang di Tengah Ketidakpastian Global

Dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan pengaruh terhadap perdagangan internasional dan konfigurasi rantai pasok global. Kebijakan de-risking dan de-coupling yang berkembang dalam hubungan ekonomi kedua negara turut mendorong perubahan strategi investasi dan produksi perusahaan multinasional.

Bagi Indonesia, perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus risiko. Pergeseran rantai pasok dapat membuka kesempatan masuknya investasi baru, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa persaingan produk impor, ketidakseimbangan perdagangan, serta kebutuhan memperkuat daya saing industri domestik.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya bersikap responsif terhadap perubahan global. Diperlukan strategi diplomasi ekonomi yang mampu menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama.

APEC 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar, membangun konektivitas perdagangan, memperkuat rantai pasok, dan mendorong investasi berkualitas. Akan tetapi, ukuran keberhasilannya tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya nilai perdagangan atau jumlah investasi yang masuk. Hal yang lebih penting adalah seberapa besar aktivitas ekonomi tersebut memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Apakah investasi menciptakan lapangan kerja berkualitas? Apakah industri lokal memperoleh kesempatan menguasai teknologi? Apakah UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok regional? Dan apakah tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang semakin baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari perhitungan Indonesia dalam merumuskan strategi menghadapi APEC 2026.

Shenzhen dan Pelajaran tentang Ekosistem Inovasi

Pemilihan Shenzhen sebagai tuan rumah APEC 2026 memberikan konteks yang menarik. Kota ini merupakan salah satu pusat perkembangan teknologi, manufaktur, dan inovasi di Tiongkok. Pengalaman Shenzhen menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang erat antara pendidikan tinggi, penelitian, industri, dan pengembangan teknologi.

Pelajaran yang dapat diambil Indonesia bukan sekadar meniru model pembangunan Tiongkok, melainkan memahami bagaimana ekosistem inovasi dibangun secara terintegrasi.

Dalam pembangunan ekonomi modern, perguruan tinggi tidak dapat berdiri sendiri. Dunia industri membutuhkan dukungan riset, sementara penelitian membutuhkan ruang penerapan agar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Pemerintah berperan menciptakan kebijakan yang memungkinkan ketiganya terhubung secara produktif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem serupa. Namun, tantangannya terletak pada kemampuan menghubungkan kekuatan akademik dengan kebutuhan industri dan agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, hubungan Indonesia-Tiongkok perlu bergerak melampaui pola kerja sama perdagangan dan investasi menuju kemitraan pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan sebagai Fondasi Diplomasi Ekonomi

Salah satu agenda yang perlu mendapatkan perhatian dalam hubungan Indonesia-Tiongkok adalah penguatan kerja sama pendidikan tinggi dan penelitian.

Perluasan beasiswa mahasiswa Indonesia di universitas Tiongkok, pengembangan program double degree dan joint degree, pertukaran dosen serta peneliti, hingga pembentukan pusat studi kedua negara merupakan langkah strategis yang perlu diperluas.

Pengalaman akademik lintas negara memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan sistem inovasi negara mitra. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut dapat membentuk jejaring akademik dan profesional yang memperkuat hubungan bilateral.

Namun, kerja sama pendidikan sebaiknya tidak berhenti pada mobilitas mahasiswa. Perlu ada orientasi yang lebih kuat terhadap pengembangan kompetensi, penelitian bersama, dan penciptaan inovasi. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah University to University to Business (U2U2B). Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi Indonesia bekerja sama dengan universitas dan politeknik Tiongkok, kemudian menghubungkan hasil kolaborasi tersebut dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kurikulum dapat dirancang bersama industri, mahasiswa memperoleh kesempatan magang di lingkungan produksi, dan sertifikasi kompetensi diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja. Pada saat yang sama, transfer keahlian instruktur serta penguatan laboratorium vokasi perlu menjadi bagian dari kemitraan.

Model ini penting agar lulusan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi tidak hanya menghasilkan kesepakatan perdagangan, tetapi juga memperkuat kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan.

Mengubah Investasi Menjadi Kapasitas Teknologi

Tantangan lain yang perlu dijawab adalah bagaimana memastikan investasi asing memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas teknologi nasional.

Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat industri kendaraan listrik, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital. Dalam sektor-sektor tersebut, kerja sama dengan Tiongkok membuka ruang pengembangan teknologi baterai, sistem penyimpanan energi, robotika, otomasi, dan kecerdasan buatan.

Namun, investasi tidak otomatis menghasilkan transfer teknologi. Diperlukan kebijakan yang memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal, pengembangan pemasok domestik, pelatihan tenaga ahli, serta kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi nasional.

Indonesia juga perlu membangun agenda riset bersama dalam sejumlah bidang strategis, seperti bioteknologi dan kesehatan, energi terbarukan, ketahanan pangan, pertanian presisi, teknologi kelautan, ekonomi biru, perubahan iklim, serta teknologi air dan sanitasi.

Bidang-bidang tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sebagai negara kepulauan, misalnya, Indonesia membutuhkan inovasi teknologi kelautan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, teknologi pertanian presisi dan bioteknologi juga semakin diperlukan.

Sementara itu, perkembangan kecerdasan buatan menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga meningkatkan kapasitas dalam pengembangan, penerapan, dan tata kelola AI yang bertanggung jawab.

Di sinilah pentingnya memperkuat kerja sama penelitian antara universitas, pusat riset, dan industri kedua negara.

Menyiapkan Agenda Strategis Setelah APEC 2026

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa APEC merupakan forum kerja sama ekonomi kawasan, sedangkan penguatan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok memerlukan tindak lanjut melalui mekanisme kerja sama kedua negara. Karena itu, momentum Shenzhen harus diterjemahkan menjadi agenda konkret setelah pertemuan berlangsung.

Indonesia perlu menyiapkan peta jalan kerja sama pendidikan, sains, dan teknologi Indonesia-Tiongkok untuk periode 2027-2030. Peta jalan ini setidaknya mencakup penguatan kemitraan perguruan tinggi, pembentukan pusat pelatihan teknologi dan vokasi bersama di Indonesia, serta penyusunan indikator keberhasilan transfer teknologi.

Indikator tersebut harus terukur. Misalnya, jumlah program gelar bersama, pertukaran akademisi, mahasiswa dan peneliti yang didukung, publikasi ilmiah, paten, prototipe, serta riset terapan yang dihasilkan. Selain itu, perlu diukur pula jumlah laboratorium dan pusat inovasi yang beroperasi serta besarnya keterlibatan industri dan pemasok lokal.

Pendekatan berbasis indikator akan membantu pemerintah mengevaluasi apakah kerja sama yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Tentu, seluruh agenda tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, transparansi, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap kepentingan nasional. Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang jelas agar tidak hanya menjadi pasar, lokasi produksi, atau pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi mitra dalam penciptaan pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, APEC 2026 Shenzhen harus menjadi momentum untuk memperluas cara pandang Indonesia terhadap hubungan internasional. Diplomasi ekonomi tidak cukup hanya mengamankan akses pasar dan menarik investasi. Diplomasi juga harus mampu membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tiongkok memiliki pengalaman dalam membangun industri dan ekosistem inovasi, sementara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, pasar, serta kekuatan demografi. Mempertemukan kedua potensi tersebut melalui kemitraan yang setara merupakan peluang strategis bagi masa depan kedua negara.

Sebab, dalam kompetisi ekonomi global, bangsa yang mampu menguasai pengetahuan dan teknologi akan memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.

APEC 2026 seharusnya bukan hanya menjadi panggung diplomasi perdagangan Indonesia, melainkan titik tolak untuk membangun kemandirian teknologi. Dari investasi menuju inovasi, dari perdagangan menuju pengetahuan, dan dari kerja sama menuju kemampuan untuk tumbuh bersama.

Budy Sugandi
Direktur Eksekutif Cendekia Madani
Doktor Alumnus Education Leadership and Management, Southwest University China
Penulis Buku Arah Baru Pendidikan

APEC 2026IndonesiaTiongkokdiplomasi ekonomiteknologiinovasiSDM

Komentar

Memuat komentar...