Kemendag Usul Angkutan Barang Boleh Ngebut Malam Hari
Gambar atau konten salah?
Kementerian Perdagangan mengajukan sejumlah usulan terkait pengaturan angkutan barang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Salah satu poin pentingnya adalah memberi izin bagi kendaraan angkutan barang tertentu untuk beroperasi pada malam hari. Tujuannya, distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar.
Iqbal Shoffan Shofwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, menyatakan pihaknya mendukung pengaturan lalu lintas selama periode Nataru. Tujuannya jelas: menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Tapi, ia menekankan kebijakan itu jangan sampai menghambat distribusi barang. Terutama barang kebutuhan pokok dan barang penting.
"Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar lalu lintas selama libur Nataru berjalan baik dan kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2026.
Iqbal berharap daftar barang yang dikecualikan dari pembatasan angkutan selama Nataru bisa mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, selain komoditas yang sudah ditetapkan, barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya perlu dipertimbangkan. Kuncinya, berdasarkan karakteristik distribusinya.
Beberapa komoditas pangan, misalnya, mudah rusak atau punya masa simpan terbatas. Komoditas semacam itu butuh kelancaran pengangkutan. Agar kualitas dan ketersediaan pasokan tetap terjaga. Juga, agar harga tetap terjangkau.
"Dengan demikian, kami berharap pengaturan pengecualian dapat mempertimbangkan karakteristik komoditas, urgensi kebutuhan masyarakat, serta kepentingan kelancaran perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode Nataru," ungkapnya.
Kemendag juga akan memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting. Pemantauan dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, mereka akan mengantisipasi gangguan distribusi.
Selain angkutan bahan pokok dan barang penting, Kemendag mengusulkan agar kendaraan pengangkut barang untuk kepentingan ekspor juga dipertimbangkan masuk dalam kategori pengecualian pembatasan.
Menurut Iqbal, kelancaran angkutan barang tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tapi juga mendukung kegiatan perdagangan dan pemenuhan komitmen ekspor Indonesia.
"Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga, kebijakan pembatasan angkutan barang dapat disusun secara proporsional dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas, kelancaran distribusi barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan," katanya.
Iqbal menyebut ada empat langkah yang bisa dipertimbangkan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, agar pembatasan angkutan barang tidak menghambat distribusi selama Nataru.
Pertama, mengoptimalkan moda transportasi alternatif. Seperti kereta api melalui layanan KA Logistik dan kapal Ro-Ro. Moda ini bisa digunakan terutama pada jalur distribusi utama yang punya tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Tujuannya, mengurangi beban angkutan barang di jalan raya.
Kedua, menyiapkan rute alternatif bagi angkutan barang. Dengan mempertimbangkan jenis kendaraan, muatan, kondisi jalan, dan kepadatan lalu lintas. Distribusi logistik bisa tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di jalur utama.
Ketiga, mengatur waktu operasional bagi angkutan barang yang tidak masuk kategori pengecualian. Kemendag mengusulkan kendaraan tertentu bisa beroperasi pada jam dengan mobilitas masyarakat yang relatif rendah. Misalnya pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan keselamatan perjalanan.
Keempat, memberikan pengecualian terbatas bagi angkutan barang yang membawa komoditas kebutuhan masyarakat. Kendaraan tersebut bisa diwajibkan membawa dokumen muatan atau surat jalan yang bisa diverifikasi.
"Pada prinsipnya, kami menginginkan agar kebijakan pembatasan angkutan barang tidak menjadi hambatan bagi distribusi logistik nasional. Kelancaran lalu lintas dan kelancaran pasokan barang kepada masyarakat harus dapat dijaga secara bersamaan, sehingga masyarakat dapat menikmati libur Nataru dengan aman, nyaman, dan tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Muhammad Mufti Mubarok, meminta pemerintah mempertimbangkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai salah satu komoditas kebutuhan dasar masyarakat. Pertimbangan ini penting dalam kebijakan pembatasan kendaraan selama Nataru.
Menurutnya, kendaraan pengangkut AMDK perlu mendapat pengecualian atau skema operasional khusus. Apalagi jika pembatasan berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan.
"Air minum merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kebijakan transportasi dan distribusi perlu dirancang secara seimbang agar keselamatan lalu lintas tetap terjaga tanpa mengorbankan hak konsumen untuk mendapatkan air minum," pungkasnya.
Usulan-usulan ini muncul dari kekhawatiran bahwa pembatasan angkutan barang selama libur panjang bisa mengganggu rantai pasok. Pemerintah dituntut bisa menyeimbangkan antara keselamatan lalu lintas dan kelancaran distribusi barang. Terutama untuk komoditas yang sifatnya harian dan mudah rusak.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
