Kemnaker Bantah Kabar Setor Dana Pesangon ke Danantara

Nurul H. · 2 min baca · 2 hari lalu · 94 dibaca
Bisik.id
Kemnaker Bantah Kabar Setor Dana Pesangon ke Danantara

Gambar atau konten salah?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah keras kabar yang beredar di media sosial. Kabar itu menyebut perusahaan wajib menyetor dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Bantahan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis pada Minggu, 15 November 2026.

Pemerintah, menurut Indah, belum menunjuk lembaga mana pun untuk menjadi pengelola dana tersebut. Jadi, semua informasi yang menyebut Danantara atau bahkan Kemnaker sendiri sebagai pengelola adalah tidak berdasar. Belum ada keputusan resmi.

Aturan soal Dana Cadangan Pesangon ini sebenarnya sudah ada. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Tapi, aturan itu belum bisa langsung jalan. Masih perlu peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, berbagai aspek teknis dari kebijakan ini belum ditetapkan secara final.

Proses penyusunan PP itu pun tidak main-main. Akan ada penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Semua pemangku kepentingan ketenagakerjaan akan dilibatkan. Pengusaha, pekerja, buruh, semua punya suara. Langkah ini penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa mempertimbangkan banyak perspektif.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Nantinya, peraturan pelaksanaan itu diharapkan mengatur beberapa hal penting. Mulai dari mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, hingga lembaga yang akan mengelolanya. Juga termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Semua masih dalam tahap pembahasan.

Indah mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja, untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan ikut-ikutan menyebarluaskan kabar yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diminta selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah.

Setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon, tegas Indah, akan disampaikan secara resmi. Tapi itu setelah semua tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan selesai. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Kebijakan Dana Cadangan Pesangon masih dalam tahap awal. Pemerintah belum memutuskan lembaga pengelolanya. Semua masih akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Jadi, kabar tentang kewajiban setor dana ke Danantara adalah hoaks. Belum ada keputusan resmi soal itu.

KemnakerDana Cadangan PesangonBPI DanantaraHoaksKebijakan KetenagakerjaanPeraturan PemerintahKonsultasi Publik

Komentar

Memuat komentar...