KKP Andalkan Data Ilmiah Atur Kuota Tangkap Ikan
Gambar atau konten salah?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ikan. Caranya dengan menggunakan data dan penelitian ilmiah. Tujuannya agar pemanfaatan perikanan bisa berjalan terukur dan berkelanjutan.
Data yang akurat menjadi dasar penting. Data itu dipakai untuk mengkaji stok ikan, menentukan kuota penangkapan, dan merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan data kelautan dan perikanan akan menjadi acuan penting. Acuan itu untuk menentukan kuota penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini adalah bagian dari ekonomi biru. Ia menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis pada Minggu, 15 November 2026.
KKP menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712. Pertemuan ini dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN). Acara berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dari 11 hingga 13 November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan perikanan membutuhkan kerja sama semua pihak. Saat ini, di sektor perikanan tangkap, KKP menjalankan empat program prioritas. Pertama, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Kedua, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Ketiga, modernisasi pelabuhan perikanan. Keempat, modernisasi armada perikanan Indonesia.
Lotharia menekankan pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog. Tujuannya untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, menjelaskan pertemuan tahunan UPP menjadi forum koordinasi. Forum ini merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan di masing-masing wilayah. Agenda strategisnya mencakup penentuan titik sampling pendaratan ikan. Juga evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi dan penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
Pertemuan ini menyepakati penentuan lokasi sampling pendataan perikanan. Salah satunya di lokasi KNMP. Syahril berharap dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan semakin akurat. Data itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Melalui rangkaian pertemuan ini, KKP mendorong hasil diskusi tidak berhenti sebagai dokumen. Hasil diskusi harus menjadi usulan rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang bisa ditindaklanjuti. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan nelayan menjadi kunci keberhasilan.
Menteri Trenggono menegaskan perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini. Tapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang.
Data dan kajian ilmiah menjadi fondasi pengelolaan perikanan. Tanpa data yang akurat, kebijakan bisa meleset. Pertemuan tahunan ini adalah salah satu upaya untuk memastikan data yang digunakan benar-benar bisa diandalkan. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga penting agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
