Klaim Rugi UMKM Rp3 Triliun, Terbukti Hanya Rp24 Miliar

Sinta R. · 3 min baca · 31 menit lalu · 17 dibaca
Bisik.id
Klaim Rugi UMKM Rp3 Triliun, Terbukti Hanya Rp24 Miliar

Gambar atau konten salah?

Tokopedia dan TikTok Shop akhirnya angkat bicara soal laporan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka dituduh memblokir akun secara sepihak dan menahan saldo. Tuduhan ini disampaikan oleh Peradi DPC Bekasi Raya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada 3 Juli 2026.

Dalam rapat itu, Peradi mengklaim ada sekitar 500 mitra usaha yang terdampak. Kerugian yang disebutkan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 3 triliun. Klaim ini sontak menjadi perhatian publik dan para pemangku kepentingan.

Menanggapi hal itu, Komisi VII meminta data yang lebih detail. Tujuannya untuk klarifikasi dan penanganan kasus. Tokopedia dan TikTok Shop pun menyerahkan data tersebut. Namun, dari data yang diterima, jumlahnya berbeda jauh dengan klaim awal.

Hilmi Adrianto, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah untuk Tokopedia dan TikTok Shop, menjelaskan kronologinya. Menurut data perusahaan, hanya ada 217 mitra pelaku usaha yang mengadu. Nilai kerugian yang diklaim juga jauh lebih kecil, yaitu sekitar Rp 24,05 miliar.

Perusahaan kemudian melakukan verifikasi terhadap setiap pengaduan. Mereka memeriksa bukti dan informasi yang ada. Hasilnya, pada 8 September 2026, mereka melaporkan perkembangan ini kepada Komisi VII.

"Dari total 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani," kata Hilmi dalam RDPU dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR pada Rabu, 18 November 2026.

Ia merinci, sebanyak 208 kasus telah melalui proses pengecekan. Dari jumlah itu, 193 mitra pelaku usaha terbukti melanggar. Sanksinya berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya diberikan.

"Sementara 15 lainnya tidak mengalami pembekuan saldo," sambungnya. "Lalu, 9 kasus lainnya tidak perlu investigasi lebih lanjut. Akunnya sudah tidak aktif, ada duplikasi data toko, atau toko tersebut sebenarnya berstatus normal."

Hilmi juga mengungkapkan hasil investigasi terkait nilai kerugian. Dari klaim Rp 24,05 miliar, perusahaan menemukan subsidi yang disalahgunakan sebesar Rp 16,7 miliar.

"Prinsip kami jelas. Penarikan hanya dilakukan terhadap nilai subsidi yang terkait dengan pelanggaran. Sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan bisa ditarik oleh mitra pelaku usaha," jelasnya.

Setelah RDPU itu, Tokopedia dan TikTok Shop diundang oleh Kementerian UMKM. Kementerian ini bertindak sebagai mediator. Pertemuan itu mempertemukan perusahaan dengan 6 mitra yang didampingi Peradi sebagai kuasa hukum.

Dari 6 mitra itu, hanya 2 yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan. Perusahaan kemudian menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan.

Dalam pertemuan itu, perusahaan juga membuka kesempatan banding tambahan hingga 19 Oktober 2026. Namun, tidak ada satu pun mitra dalam daftar Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan tersebut.

"Namun terdapat dua mitra pelaku usaha yang berdasarkan laporan Kementerian UMKM yang sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang kita terima dari Peradi Bekasi Raya yang turut memanfaatkan kesempatan banding tambahan ini," kata Hilmi.

Untuk dua mitra di luar daftar Peradi itu, Tokopedia dan TikTok Shop memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan. Keputusan ini diambil setelah meninjau bukti dan berdiskusi dengan Kementerian UMKM. Hilmi menargetkan pengembalian dana selesai dalam minggu yang sama.

Saat ditanya berapa jumlah dana yang akan dikembalikan, Hilmi belum bisa menyampaikannya. "Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dalam tahap administrasi dan ditargetkan rampung dalam minggu ini," katanya.

Ia menambahkan, di luar proses melalui Kementerian UMKM, perusahaan juga melakukan konsultasi secara proaktif dengan kementerian dan lembaga terkait soal penangguhan dana ini.

Dalam laporannya kepada BAM DPR, Hilmi menegaskan komitmen Tokopedia dan TikTok Shop untuk menciptakan perdagangan digital yang sehat, adil, dan bermanfaat. Ia mengatakan seluruh pengaduan telah ditelaah dan ditangani berdasarkan data dan bukti.

Ia juga menyampaikan bahwa pemotongan saldo penjual dibatasi pada nilai subsidi platform yang terindikasi disalahgunakan. Sisa dana yang tidak terkait pelanggaran telah dilepaskan. Kekurangannya ditanggung perusahaan sebagai kerugian platform.

"Kami juga memahami bahwa setiap tindakan penegakan dapat memberikan dampak kepada penjualan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan secara tepat, proporsional dan berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh, serta tetap memberikan ruang bagi penjual untuk bisa melakukan banding apabila terdapat informasi atau bukti tambahan yang perlu kami pertimbangkan," pungkas Hilmi.

Kasus ini menunjukkan perbedaan signifikan antara klaim awal asosiasi dengan temuan investigasi perusahaan. Dari klaim kerugian Rp 3 triliun, angka yang terverifikasi hanya sekitar Rp 24 miliar. Dari jumlah itu, perusahaan hanya menarik subsidi yang terbukti disalahgunakan, sementara dana lain dikembalikan. Proses banding tambahan juga disediakan, meski tidak dimanfaatkan oleh mitra yang diwakili Peradi.

TokopediaTikTok ShopUMKMblokir akunsaldo ditahankerugian Rp3 triliunsubsidi disalahgunakan

Komentar

Memuat komentar...