Lima Asosiasi Vape Minta Perlindungan Pemerintah
Gambar atau konten salah?
Lima asosiasi industri rokok elektronik nasional secara serempak menyampaikan permohonan perlindungan kepada pemerintah. Mereka khawatir upaya pemberantasan narkotika, perlindungan anak, dan penegakan aturan justru melenceng dari sasaran. Kekhawatiran ini muncul di tengah wacana pelarangan total rokok elektronik.
Dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional, lima asosiasi menyampaikan aspirasi mereka. Yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO). Para pelaku usaha, produsen, toko, dan konsumen juga menandatangani pakta integritas. Isinya komitmen bersama membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan rokok elektronik.
Industri rokok elektronik memiliki dampak ekonomi yang besar. Rantai ekonominya panjang. Dari sisi tenaga kerja, industri ini menyerap lebih dari 150.000 pekerja. Baik langsung maupun lewat kegiatan usaha terkait. Totalnya, dampak ekonomi industri ini menopang penghidupan sekitar 1 juta rakyat Indonesia. Termasuk anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja.
Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi mencatat ada lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional. Terdiri dari produsen dan toko ritel. Nilai investasinya mencapai Rp31 triliun. Penerimaan cukai pada 2025 mencapai Rp2,8 triliun. Nilai ekspor sekitar US$518 juta. Lebih dari satu juta pelaku usaha dan pekerja menggantungkan hidup pada industri ini.
Kontribusi itu menunjukkan industri rokok elektronik sejalan dengan prioritas pemerintah. Mulai penguatan industri dan hilirisasi, perluasan ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga penerimaan negara.
Ketua APVINDO Enggar Dwi menyampaikan keresahan tentang dampak terhadap tenaga kerja. Menurutnya, industri rokok elektronik memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan pekerja dari hulu ke hilir. Mulai produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung. Tekanan terhadap industri berarti tekanan terhadap penghidupan pekerja dan keluarganya.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar pada Selasa, 17 November 2026.
Ketua Umum APVI Budiyanto juga angkat bicara. Isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja legal. Sejak 2018, industri rokok elektronik diatur dan dikenakan cukai. Menurutnya, ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya perlu dilindungi.
"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya," kata Budiyanto.
Dampak signifikan sudah mulai dirasakan para pedagang ritel. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan sejumlah retailer menghadapi penolakan perpanjangan sewa. Bahkan ada yang diminta mengosongkan tempat usaha. Padahal produk ini legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.
"Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang. Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal," kata Fachmi.
Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Mereka mendukung pemerintah memberantasnya. Anggota asosiasinya tidak menjual produk mengandung narkotika. Mereka berkomitmen menjalankan usaha sesuai regulasi. Menurut Daniel, perkembangan industri rokok elektronik dalam negeri perlu dilihat dari potensinya mendorong hilirisasi dan membawa produk Indonesia ke pasar ekspor.
"Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran," ujar Daniel.
Ketua AKVINDO Adzie Taufik Noer Setiawan menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Ia berharap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampak pelarangan total terhadap konsumen. Potensi hilangnya akses ke produk legal dan beralihnya konsumen ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usulnya.
"Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi," ujar Adzie.
Sebagai wujud komitmen, APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO menandatangani pakta integritas. Isinya mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, mencegah akses bagi mereka di bawah 21 tahun, serta memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri. Kelima asosiasi menyatakan siap berdialog dan menjadi mitra pemerintah. Mereka berharap perlindungan dan kepastian tetap diberikan kepada pelaku usaha dan pekerja legal.
Inti persoalan ada pada keseimbangan. Pemerintah ingin memberantas narkotika dan melindungi anak. Tapi industri rokok elektronik adalah sektor legal yang sudah membayar cukai dan menyerap banyak tenaga kerja. Pelarangan total berpotensi mematikan usaha legal, mendorong pasar ilegal, dan menambah pengangguran. Para asosiasi meminta penindakan difokuskan pada pelanggar, bukan menghukum seluruh industri.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
