Menteri Yassierli: BSU Masih Diproses di Kemenkeu
Gambar atau konten salah?
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka suara soal bantuan subsidi upah atau BSU yang belum juga masuk ke kantong para pekerja. Ia bilang, saat ini prosesnya masih berjalan di meja administrasi Kementerian Keuangan. "BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," ucap Yassierli pada Minggu, 15 November 2026.
Ia juga memperingatkan masyarakat untuk bersabar dan waspada terhadap kemungkinan penipuan yang mengatasnamakan BSU. Informasi yang benar, tegasnya, cuma bisa didapat dari saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan. "Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah memang sudah menyiapkan BSU untuk triwulan keempat tahun 2026. Bantuan ini diberikan untuk periode Oktober sampai Desember 2026. Totalnya Rp 900 ribu per pekerja yang memenuhi syarat. Rencana itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 30 September 2026.
BSU akan diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Penyalurannya dilakukan sekaligus. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 12 triliun. Airlangga bilang, penyaluran BSU triwulan IV 2026 diharapkan lewat transfer ke rekening bank masyarakat penerima. Ia menambahkan, ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo soal program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum punya rekening bank. "Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Aturan soal penyaluran BSU sudah terbit lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja atau buruh yang mau dapat BSU 2026 harus Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Selain itu, upah mereka maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, daerah tanpa UMK pakai Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan aturan pembulatan yang sama.
Bantuan subsidi upah ini sebenarnya sudah lama dinanti. Proses administrasi di kementerian keuangan menjadi salah satu faktor yang bikin pencairan molor. Pemerintah juga mendorong para pekerja untuk memiliki rekening bank agar penyaluran lebih lancar. Program rekening gratis yang digagas Presiden Prabowo diharapkan bisa mempercepat proses ini.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
