Ombudsman Buka Suara soal Ratusan Manajer Koperasi Mundur

Wahyu T. · 2 min baca · 37 menit lalu · 18 dibaca
Bisik.id
Ombudsman Buka Suara soal Ratusan Manajer Koperasi Mundur

Gambar atau konten salah?

Ombudsman Indonesia angkat bicara soal kabar yang ramai di media sosial: ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memilih mundur. Anggota Ombudsman, Radian Syam, mengungkapkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendalami masalah ini.

Hasil penelusuran menunjukkan penyebab utama pengunduran diri adalah lokasi penempatan yang tidak sesuai. Banyak manajer ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggal dan keluarga mereka. "Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," kata Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 November 2026.

Menanggapi hal itu, Agrinas Pangan Nusantara mengambil langkah dengan menerapkan mekanisme relokasi. Manajer yang mundur bisa ditempatkan ulang berdasarkan pertimbangan jarak dari rumah mereka. Radian menilai kebijakan ini sebagai langkah perbaikan yang tepat. Operasional KDKMP tidak boleh terhambat karena masalah penempatan. "Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," ujarnya.

Selain soal pengunduran diri, Radian juga menanggapi wacana pembentukan klinik pratama di KDKMP. Ada kekhawatiran klinik ini akan tumpang tindih dengan layanan puskesmas yang sudah ada. Menurut Radian, rencana itu boleh dijalankan selama memiliki payung hukum yang jelas dan sudah dikoordinasikan antar-kementerian. "Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya.

Fokus pengawasan Ombudsman, kata Radian, adalah memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar. Juga tidak boleh ada penundaan berlarut dalam pelaksanaan program. Pihaknya berpegang pada kesesuaian proses di lapangan dengan peraturan turunan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan. "Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tambah Radian.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) merilis data terbaru. Sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sementara 159 orang menolak, dan 1.550 orang terkendala proses administrasi yang melewati batas waktu. Ribuan manajer yang terkendala ini kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan proses penawaran ulang sudah ditutup pada Kamis, 15 Oktober 2026 malam. "Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas. Kita belum dapat yang 1.550 itu nanti akhirnya bagaimana memilih yang ditawarkan tadi yang sudah ada bangunannya," ujar Destry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Secara keseluruhan, persoalan ini menunjukkan tantangan awal dalam pelaksanaan program KDKMP. Masalah penempatan dan administrasi menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Ombudsman mendorong agar operasional koperasi bisa berjalan sesuai aturan tanpa pelanggaran prosedur. Sementara itu, nasib 1.550 manajer yang mengajukan penawaran ulang masih menunggu kepastian dari Agrinas.

OmbudsmanKoperasi Merah Putihmanajer mundurrelokasipenempatanInpresAgrinas

Komentar

Memuat komentar...