Ombudsman Temukan 14 Koperasi Merah Putih Bermasalah

Guntur P. · 3 min baca · 34 menit lalu · 18 dibaca
Bisik.id
Ombudsman Temukan 14 Koperasi Merah Putih Bermasalah

Gambar atau konten salah?

Ombudsman Indonesia baru saja merilis temuan dari pengawasan mereka terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Setelah meninjau langsung 14 lokasi koperasi, mereka menemukan sejumlah masalah. Mulai dari lokasi yang susah dijangkau, sampai urusan izin bangunan yang belum beres.

Anggota Ombudsman, Radian Syam, menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan supaya program KDKMP berjalan sesuai aturan. Tujuannya jelas, agar penyelenggara bisa memberikan pelayanan publik yang baik ke masyarakat. Keempat belas lokasi yang ditinjau itu tersebar di enam daerah. Rinciannya: empat koperasi di Kabupaten Purworejo, empat di Kota Batam, tiga di Kota Tual, satu di Kabupaten Mamuju, satu di Jakarta Selatan, dan satu lagi di Kabupaten Demak.

"Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia telah meninjau di 14 koperasi. Di mana 14 koperasi ini dilakukan di 6 daerah," kata Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 November 2026.

Radian membeberkan temuan-temuan saat timnya cek langsung ke lokasi KDKMP. Di Kota Batam, misalnya, ada gerai koperasi yang lokasinya sulit diakses. Sementara di Kota Tual, Maluku, belum ada kepastian soal lahan untuk KDKMP.

"Kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa. Dan bahkan ada di Kabupaten Purworejo, ini terkait mengenai pengurusan PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi," tambah Radian.

Soal tanah, Ombudsman sudah minta klarifikasi ke PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan ini yang bertugas membangun fisik gudang dan gerai KDKMP. Berdasarkan keterangan yang didapat, PT Agrinas punya dokumen kesepakatan dari pengurus dan masyarakat desa setempat.

"Jadi artinya di sini, kami juga meminta kepada PT Agrinas setidaknya, informasi-informasi sekecil apapun yang memang itu menjadi informasi untuk pendirian, pembangunan, dan proses pelaksanaannya KDKMP untuk segera juga disampaikan kepada publik, agar jangan menimbulkan ihwal sangka atau hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKMP," ujar Radian.

Dalam pemeriksaan, Ombudsman menggunakan lima metode. Pertama, metode pemetaan. Ini berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 18 Juni 2026. Uji petiknya ada di Demak dan Jakarta Selatan.

Metode kedua adalah dokumen. Ada 13 regulasi yang diperiksa, termasuk instruksi presiden dan perjanjian kerja sama antara Kemenkop dan PT Agrinas. Metode ketiga, permintaan keterangan. Keempat, tinjauan lapangan ke lokasi KDKMP. Kelima, klarifikasi.

Radian menjelaskan, dalam pemeriksaan itu pihaknya juga memperjelas sumber informasi. Hasilnya, ada delapan laporan dan konsultasi dari masyarakat. Delapan laporan ini datang dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Pati, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pohuwato Timur, dan Polewali Mandar.

Dari total laporan, enam di antaranya sudah ditutup. Dua laporan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan. "Penutupan laporan, sekali lagi dilakukan karena telah memperoleh penyelesaian, telah dilaksanakan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan adanya dugaan maladministrasi," jelas Radian.

Untuk konsultasi masyarakat, ada tiga konsultasi. Pertama, soal penunjukan KDKMP di Kabupaten Mamuju pada 2025. Kedua, proses seleksi calon Project Management Officer KDKMP pada 2025. Ketiga, kendala teknis dalam seleksi Project Management Officer KDKMP.

Radian akan menyerahkan hasil pemeriksaan ini kepada Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pada pekan depan. "Dan sampai, hari ini alhamdulillah, Pak Menteri nanti terjadwal hadir ke Ombudsman, dan kemudian Pak Dirut, Agrinas juga terjadwal hadir. Di mana kemudian kami akan sampaikan beberapa hasil, temuan, beberapa hal juga pengawasan yang kami lakukan, dan juga, saran, pendapat, dan kemudian tindakan korektif yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas," terang Radian.

Secara keseluruhan, temuan Ombudsman ini menyoroti bahwa program KDKMP masih menghadapi kendala di lapangan. Mulai dari akses lokasi, status lahan, hingga perizinan. Meski PT Agrinas mengklaim sudah ada kesepakatan dengan masyarakat, Ombudsman menekankan pentingnya transparansi informasi. Langkah selanjutnya adalah penyampaian hasil pengawasan dan rekomendasi tindakan korektif kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.

OmbudsmanKDKMPpengawasankoperasilahanperizinantransparansi

Komentar

Memuat komentar...