Pasar Modal RI Tiru Jepang-Korea untuk Tarik Investor

Pemerintah tengah mendorong reformasi pasar modal di Indonesia dengan menjadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai acuan. Fokus utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value dari emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diharapkan bisa membuat pasar modal Indonesia lebih menarik bagi para investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan para pelaku pasar modal. Pertemuan itu membahas perkembangan reformasi bursa dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil. "Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal terutama. Pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi value-up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 November 2026.

Menurut Dradjad, reformasi pasar modal di Jepang dilakukan melalui perbaikan tata kelola perusahaan. Perbaikan ini terutama difokuskan pada jajaran direksi. Salah satu upaya konkretnya adalah mendorong para direksi emiten untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal, atau yang disebut capital efficiency. "Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk," jelasnya.

Untuk mendukung peningkatan nilai emiten, pemerintah juga meminta masukan dari pelaku bursa. Masukan tersebut berkaitan dengan kebijakan di sektor ekonomi riil yang dinilai diperlukan. Beberapa usulan yang muncul antara lain mencakup kebijakan perpajakan, bea masuk, hingga pengembangan energi hijau atau green energy. "Itu yang akan kemudian nanti kita tindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," imbuh Dradjad.

Selain soal peningkatan nilai perusahaan, pemerintah juga menyoroti perlunya percepatan dalam penegakan aturan atau enforcement. Ini berlaku untuk seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di pasar modal. "Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah kita berharap kalau ada keputusan-keputusan, itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan-keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.

Fokus ketiga dari reformasi ini adalah meningkatkan edukasi dan literasi bagi pemegang saham maupun investor pasar modal. Dradjad menilai pemahaman masyarakat mengenai pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas. Ia menyebutkan bahwa saat ini sekitar 15% penduduk usia produktif di Indonesia sudah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah berharap angka partisipasi ini bisa terus meningkat. Dengan begitu, pasar keuangan bisa menjadi salah satu sarana investasi yang semakin luas digunakan oleh masyarakat.

"Kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," pungkas Dradjad.

Reformasi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Dengan meniru praktik dari Jepang dan Korea Selatan, pemerintah berharap nilai perusahaan di bursa efek bisa meningkat. Peningkatan itu, ditambah dengan penegakan aturan yang lebih cepat dan literasi yang lebih baik, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor. Pada akhirnya, pasar modal tidak hanya menjadi tempat bagi perusahaan untuk mencari dana, tetapi juga menjadi wadah investasi yang aman bagi masyarakat luas.