Pemerintah Akan Kelola Dana Pesangon Mulai 2028

Dian P. · 2 min baca · 2 hari lalu · 82 dibaca
Bisik.id
Pemerintah Akan Kelola Dana Pesangon Mulai 2028

Gambar atau konten salah?

Pemerintah Indonesia akan menunjuk sebuah lembaga negara untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Nantinya, setiap perusahaan wajib menyetorkan dana ini. Tujuannya jelas: menjamin hak pekerja terpenuhi jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aturan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dalam regulasi baru ini adalah pembentukan pengelola dana cadangan pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Bukan lagi dikelola sendiri-sendiri oleh perusahaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan kewajiban ini. Perusahaan harus sudah memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja, khususnya bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip pada Minggu, 15 November 2026.

Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Harapannya, dengan sistem baru ini, tidak akan ada lagi pekerja korban PHK yang kesulitan mendapatkan pesangon mereka.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

Kapan aturan ini mulai berlaku? Indah menjelaskan, undang-undang memberikan masa transisi maksimal satu tahun. Artinya, pada 2028 lembaga pengelola dana cadangan pesangon sudah harus ada dan berfungsi.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Konsep pengelolaan dana ini berbeda dengan dana pensiun (Dapen) atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang selama ini dikelola masing-masing perusahaan. Perusahaan diberi waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan menghitung total dana pesangon yang harus disetorkan. Batas waktunya hingga Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelas Indah.

Ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksinya bersifat administratif. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin berusaha.

Namun, ada pengecualian. Aturan ini menyebutkan, "Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil." Artinya, usaha mikro dan kecil tidak wajib mengikuti skema ini.

Aturan ini merupakan langkah besar dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Sebelumnya, pembayaran pesangon sering menjadi sengketa antara pekerja dan perusahaan, terutama saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dengan adanya dana cadangan yang dikelola pemerintah, diharapkan hak pekerja atas pesangon menjadi lebih terjamin. Perusahaan juga diuntungkan karena kewajiban pesangon tidak lagi menjadi beban mendadak saat PHK terjadi, melainkan dicicil sejak awal. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada kesiapan lembaga pengelola dan kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan dana tepat waktu.

pesangondana cadanganlembaga pengelolaPHKKemnakerUU 27/2026kewajiban perusahaan

Komentar

Memuat komentar...