Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk 13 Juta Pekerja

Pemerintah kembali memberikan perhatian khusus kepada pekerja kelas menengah. Bukan dalam bentuk bantuan langsung tunai, melainkan melalui insentif pajak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kelas menengah juga kebagian insentif dari pemerintah. Bentuknya adalah Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, biasa disebut PPh 21 DTP.

Menurut Airlangga, insentif ini menyasar sekitar 13 juta pekerja di sektor formal. Syaratnya, mereka harus memiliki gaji maksimal Rp 10 juta per bulan. "Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," jelas Airlangga di kantornya, Jakarta, pada Senin, 09 November 2026.

Lalu, bagaimana dengan pekerja yang penghasilannya lebih rendah? Pemerintah juga menyiapkan program lain. Namanya Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Totalnya Rp 900.000 per pekerja. Tapi, program ini khusus untuk mereka yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Airlangga menegaskan, BSU bukan untuk kelas menengah. "BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," tambahnya.

Ada pertanyaan penting. Misalnya, pekerja di Jakarta yang UMP-nya tinggi. Apakah mereka tetap bisa dapat BSU? Airlangga memastikan, acuannya tetap pada batasan nominal gaji. Bukan pada lokasi atau UMP. "Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih ditukarkan di Kemenaker," tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan update terbaru. Saat ini, proses finalisasi data BSU masih berada di Kementerian Keuangan. Pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi data secara ketat. Tujuannya, agar penyaluran benar-benar tepat sasaran. "Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa," tuturnya.

Dari keterangan dua menteri ini, terlihat ada dua jalur insentif yang berjalan beriringan. Satu untuk kelas menengah lewat keringanan pajak, satu lagi untuk pekerja bergaji rendah lewat BSU tunai. Keduanya sama-sama menunggu data final dari kementerian terkait.