Pemerintah Kebut Perbaikan SPPG, Hemat Rp 44 Triliun
Gambar atau konten salah?
Pemerintah tengah mempercepat perbaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sambil menekan pemborosan anggaran. Ini bukan sekadar soal efisiensi. Ada target yang lebih mendasar: memvalidasi siapa saja yang berhak menerima bantuan, memperketat standar operasional, dan memperkuat pengawasan. Tujuannya jelas. Menekan angka kejadian fatal terhadap penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus rapi. Menurutnya, ini kunci untuk mencegah keracunan makanan, menghemat anggaran, dan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggaran tata kelola. "Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 18 November 2026. Angka itu, kata dia, berasal dari efisiensi di Badan Gizi Nasional (BGN), insentif yayasan, dana operasional SPPG, dan penghapusan Virtual Account ganda.
Zulhas, sapaan akrabnya, menjelaskan hasil penghematan itu akan dikembalikan ke kas negara. Untuk memastikan transparansi, setiap SPPG kini wajib melaporkan penggunaan dana operasional harian melalui Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Konsekuensinya tegas. "SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya," katanya. Langkah ini, menurutnya, untuk menjamin dana MBG dipakai secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hingga saat ini, BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Angka itu mencakup wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Dari total tersebut, baru 31 SPPG yang siap beroperasi. Sisanya masih butuh pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah berencana meresmikan SPPG yang sudah siap pada minggu kedua Desember.
BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif. Mereka melayani 58.374.945 penerima manfaat. Untuk SPS 3, penerbitannya akan menggunakan data terbaru dari Kemendikdasmen dan Kemenag. Ini jadi acuan validasi penerima manfaat dari kalangan pelajar. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Dasarnya adalah data by name by address (BNBA) yang sudah divalidasi. Semua ini, kata Zulhas, penting agar MBG tepat sasaran.
Zulhas juga menyoroti praktik percaloan dan perantara yang tidak perlu dalam program MBG. Ia mendorong penertiban di area ini. Selain itu, ia menekankan penguatan keamanan pangan. Targetnya ambisius: menekan kejadian fatal hingga nol persen.
Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah. Sistem ini mengadopsi praktik baik dari program makan sekolah di negara lain yang sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Hasil evaluasi dari penerapan ini akan dipakai untuk menyempurnakan panduan operasional, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Di sisi pengawasan, BGN akan memperkuat inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG. Ini dilakukan melalui satuan tugas MBG di daerah. Teknologi juga dimanfaatkan. Kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera CCTV akan dipasang di seluruh SPPG.
Program MBG ini terus disempurnakan. Dari validasi data penerima hingga pengawasan berbasis teknologi. Semua diarahkan pada satu hal: memastikan makanan bergizi gratis benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, tanpa bocor di tengah jalan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
