Pemerintah Siapkan Lembaga Pengelola Dana Pesangon Mulai 2027
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Indonesia bersiap menunjuk satu lembaga negara yang akan bertugas mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Mulai Oktober 2027, setiap perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon ke lembaga tersebut. Tujuannya, menjamin hak karyawan tetap terpenuhi saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menyampaikan hal ini dalam sebuah sosialisasi. Ia mengatakan semua dana pesangon perusahaan akan dikelola secara terpusat. "Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," ujar Indah, Minggu (15 November 2026).
Ketentuan lebih rinci soal dana cadangan pesangon masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu hal yang belum jelas adalah nasib dana pesangon yang sudah terkumpul di perusahaan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan.
"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," jelas Indah.
Indah menjelaskan alasan perlunya lembaga pengelola dana pesangon. Ia menyoroti banyaknya kasus perusahaan yang gagal membayar pesangon karyawan. Ia mencontohkan peristiwa gulung tikar salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah pada awal 2026. Perusahaan itu akhirnya dinyatakan pailit.
"Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan ditakeover oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus? Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkap Indah.
Indah menyebut Singapura dan negara-negara Eropa sudah lama memiliki lembaga serupa. Kehadiran lembaga ini dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. "Banyak negara sudah memiliki namanya pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita pakai prinsip better late than never, nggak apa-apa terlambat yang penting kita terapkan," ucap Indah.
Melalui lembaga pengelola dana cadangan pesangon, pemerintah ingin menciptakan tata kelola dana pesangon yang tersentralisasi. Negara juga akan memperketat pengawasan atas pemenuhan hak karyawan saat terkena PHK. "Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandas Indah.
Kebijakan ini merupakan langkah baru bagi Indonesia. Selama ini, dana pesangon dikelola sendiri oleh masing-masing perusahaan. Dengan adanya lembaga pengelola terpusat, risiko perusahaan mangkir membayar pesangon diharapkan bisa diminimalkan. Namun, aturan teknis yang lebih jelas masih dinanti, terutama soal nasib dana yang sudah terkumpul dan kepastian lembaga yang akan ditunjuk.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
