Pemerintah Tetapkan Harga Jagung, Petani-Peternak Diuntungkan
Gambar atau konten salah?
Pemerintah telah menetapkan harga pembelian untuk jagung pipilan kering. Melalui Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026, ada tiga angka penting yang diumumkan.
Pertama, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 14% di gudang Perum Bulog adalah Rp 6.400 per kilogram. Kedua, untuk jagung dengan kadar air lebih tinggi, yaitu 18-20% di tingkat petani, harganya Rp 5.500 per kilogram. Ketiga, pemerintah juga menetapkan harga acuan jagung di tingkat peternak sebesar Rp 5.800 per kilogram untuk kadar air 15%. Semua ketentuan ini merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan bahwa penetapan HPP jagung ini adalah bentuk komitmen pemerintah. Tujuannya menjaga keseimbangan harga jagung nasional. Menurutnya, ini adalah keberpihakan negara kepada petani. Namun, di sisi lain, ada jaminan harga pakan yang terjangkau bagi peternak.
"Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis pada Minggu, 15 November 2026.
Hermawan menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi HPP. HPP adalah harga yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog ketika membeli jagung dari petani. Fungsinya sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas. Artinya, petani tetap boleh menjual jagungnya di atas HPP jika kondisi pasar sedang baik. Transaksi seperti itu tidak melanggar aturan. Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual jagung di tingkat petani.
"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan," tegas Hermawan.
Pemerintah juga telah memberikan tugas kepada Perum Bulog. Tugasnya adalah membeli jagung di tingkat petani sesuai dengan HPP ketika harga pasar turun. Kewajiban ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Inpres tersebut menugaskan Bulog untuk menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026. Jagung yang diserap ini akan menjadi Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan jagung tersebut kemudian akan disalurkan kepada peternak. Penyalurannya dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, program ini mendapat tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton.
Hermawan juga menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga dalam program SPHP. Pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggar dapat dikenai sanksi oleh Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati/wali kota. Sanksinya berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran.
Dalam pengawasan, pemerintah melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas akan melaporkannya kepada penyidik. Ancaman hukumannya berat: pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
"Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp 160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan," tegas Hermawan.
Kebijakan ini mencoba menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali berbenturan: petani yang ingin harga jual tinggi dan peternak yang butuh pakan murah. Dengan adanya HPP, petani punya jaring pengaman. Sementara itu, harga acuan untuk peternak memastikan mereka tidak membeli jagung terlalu mahal. Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas, termasuk pidana, bagi yang melanggar aturan main ini. Semua ini dijalankan dengan pengawasan dari aparat penegak hukum.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
