Pemerintah Tetapkan Jadwal Pengumuman Upah Minimum 2027

Ratna D. · 2 min baca · 1 hari lalu · 80 dibaca
Bisik.id
Pemerintah Tetapkan Jadwal Pengumuman Upah Minimum 2027

Gambar atau konten salah?

Pemerintah telah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum untuk tahun 2027. Untuk Upah Minimum Provinsi (UMP), batas akhir pengumumannya adalah 21 November 2026. Lima hari setelahnya, tepatnya 26 November 2026, giliran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang akan diumumkan.

Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus sudah diumumkan paling lambat 25 November 2026. Sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan lima hari setelah pengumuman UMK, atau paling lambat pada 30 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa semua ketentuan ini merujuk pada Pasal 137 hingga 139 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam aturan itu, gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP dan UMSP. Namun, untuk UMK dan UMSK, penetapannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing gubernur setempat.

Ada tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam menghitung upah minimum 2027. Pertama, Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, kondisi ekonomi daerah. Ketiga, kondisi ketenagakerjaan. Rumus perhitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang angkanya berkisar antara 0,5 hingga 1,0.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat tertulis pada Senin, 16 November 2026.

Untuk memastikan perhitungan yang akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini sedang menyiapkan estimasi KHL. Estimasi ini didasarkan pada data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL sendiri mencakup empat aspek utama. Pertama, pengeluaran untuk makanan. Kedua, kebutuhan pokok lainnya. Ketiga, biaya kesehatan dan pendidikan. Keempat, biaya tempat tinggal. Tidak hanya di tingkat provinsi, estimasi KHL untuk tingkat kabupaten dan kota juga sedang disusun. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi yang didasarkan pada 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah untuk menjadikan estimasi KHL ini sebagai bahan pertimbangan. Namun, ia juga menekankan pentingnya dialog sosial. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi dari semua pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Penetapan upah minimum ini menjadi agenda tahunan yang krusial bagi pekerja dan pengusaha. Dengan adanya jadwal yang jelas dan formula perhitungan yang terstruktur, diharapkan proses penetapan upah bisa berjalan lebih transparan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan hidup layak pekerja dengan kemampuan dunia usaha, dengan melibatkan data statistik resmi dan dialog multipihak.

upah minimum 2027jadwal pengumumanUMPUMKKHLkondisi ekonomi daerah

Komentar

Memuat komentar...