Pengusaha Minta Wapres Baru Paham Ekonomi
Gambar atau konten salah?
Presiden Prabowo Subianto tengah mencari pengganti Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya. Situasi ini memicu beragam harapan dari kalangan pengusaha mengenai figur yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menekankan bahwa prioritas utama dunia usaha saat ini bukanlah siapa yang akan menjadi wakil presiden. Yang jauh lebih krusial adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan para pelaku usaha serta investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar.
Meski demikian, Shinta tetap memberikan masukan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh wakil presiden baru. Ia menilai sosok tersebut perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap isu-isu ekonomi dan pembangunan. Selain itu, kemampuan untuk mendukung koordinasi lintas sektor dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi syarat penting.
"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," ujar Shinta dalam pernyataannya pada Senin, 16 November 2026.
Shinta menjelaskan bahwa secara konstitusional, wakil presiden memiliki fungsi membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kontribusi wakil presiden bisa diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan dukungan terhadap implementasi kebijakan strategis. Salah satu tugas utamanya adalah membantu pengusaha mengatasi hambatan dalam berusaha.
"Khususnya dalam mengatasi hambatan investasi dan kegiatan berusaha yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," kata Shinta.
Penguatan koordinasi ini diharapkan bisa memastikan bahwa berbagai masalah implementasi kebijakan di lapangan mendapatkan tindak lanjut yang terukur. Dengan begitu, agenda reformasi struktural dan perbaikan iklim usaha bisa memberikan dampak nyata. Pada akhirnya, dunia usaha berharap proses kenegaraan ini berjalan sesuai konstitusi, dengan tetap menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi nasional.
"Dunia usaha juga berharap berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat terus menghasilkan dampak nyata melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan perluasan kesempatan kerja," pungkas Shinta.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa figur wakil presiden yang dibutuhkan pengusaha bukan hanya yang memiliki popularitas tinggi. Yang lebih penting adalah kemampuan menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif. Ia menekankan bahwa calon wakil presiden harus memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan.
"Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta," jelas Yusuf Rendy.
Dari pernyataan kedua narasumber, terlihat bahwa dunia usaha tidak terlalu terfokus pada nama atau latar belakang politik calon wakil presiden. Mereka lebih mementingkan kemampuan teknis dan kredibilitas figur tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih berat. Kepercayaan pasar dan stabilitas kebijakan menjadi dua hal yang tidak bisa dikompromikan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
