Pengusaha Sambut Target PLTS 100 GW, Soroti Tantangan Infrastruktur

Dunia usaha memberikan respons positif terhadap dorongan pemerintah untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun di balik sambutan itu, para pengusaha juga menyoroti sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Program PLTS berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi besar menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai target sebesar itu harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, dan sisi permintaan menjadi tiga elemen kunci yang perlu dipersiapkan agar energi bersih yang dihasilkan benar-benar bisa disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif.

Ketua Umum HKI Ma'ruf Maulana menyampaikan bahwa tantangan sebenarnya bukan sekadar mengejar angka kapasitas terpasang. Yang lebih penting adalah memastikan energi yang diproduksi sampai ke pengguna dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Ia menekankan bahwa pembangkit, jaringan, penyimpanan, dan permintaan harus tumbuh sebagai satu kesatuan sistem.

"Target 100 GWp merupakan langkah besar yang perlu kita dukung bersama. Dari perspektif industri, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa gigawatt yang berhasil dipasang, tetapi berapa besar energi yang benar-benar dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara produktif. Karena itu, pembangkit, grid, storage, dan demand perlu tumbuh sebagai satu sistem," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Sabtu (03 Oktober 2026).

Menurut Ma'ruf, hal ini penting karena produksi energi surya sifatnya fluktuatif. Ia bergantung pada waktu dan kondisi cuaca. Ketika kapasitas PLTS membesar dalam skala besar, sistem kelistrikan membutuhkan fleksibilitas. Caranya melalui penguatan transmisi dan distribusi, Battery Energy Storage System (BESS), digitalisasi jaringan, serta pengelolaan beban.

"Pembangkit, grid, storage, dan demand mempunyai kecepatan pembangunan yang berbeda, padahal pada akhirnya semuanya harus bertemu. Kalau salah satunya bergerak jauh lebih lambat, akan muncul bottleneck. Tantangannya adalah bagaimana empat elemen tersebut direncanakan secara paralel sejak awal," ujarnya.

HKI melihat kawasan industri bisa memainkan peran strategis sebagai sisi permintaan atau demand side. Kawasan industri menghimpun kebutuhan listrik dalam jumlah besar di wilayah yang terkonsentrasi. Akibatnya, profil beban, rencana ekspansi, dan kebutuhan energi bersih relatif lebih mudah dipetakan dan digabungkan.

Hal ini semakin relevan karena perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok global menghadapi tuntutan pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan. Ketersediaan energi bersih mulai menjadi bagian dari daya saing. Bahkan menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi investasi.

"Pertanyaan investor semakin jelas. Energinya harus reliable, competitive, and verifiably clean. Harus andal, biayanya kompetitif, dan sumber energi bersihnya dapat diverifikasi. Kalau Indonesia mampu menyediakan ketiganya, energi terbarukan dapat menjadi keunggulan untuk menarik investasi industri," kata Ma'ruf.

Menurut HKI, peta pengembangan energi terbarukan perlu semakin terintegrasi dengan peta pertumbuhan industri. Lokasi pusat pertumbuhan industri, proyeksi kebutuhan listrik, kesiapan jaringan, serta kebutuhan energi bersih bisa menjadi bagian dari perencanaan bersama. Pemerintah, PLN, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha harus duduk bersama.

Arah ini sudah mulai dibangun melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. PLN merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit. Ditambah sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, terdiri atas 6 GW pumped storage dan 4,3 GW BESS.

Ma'ruf mengingatkan bahwa tantangannya adalah memastikan kecepatan pembangunan infrastruktur tersebut terus diselaraskan dengan percepatan PLTS menuju 100 GWp dan pertumbuhan pusat-pusat permintaan.

"Ini bukan hanya persoalan menambah pasokan. Setiap peningkatan pasokan perlu bertemu dengan jaringan dan permintaan yang tumbuh pada kecepatan yang sebanding. Di sinilah kebijakan energi dan kebijakan industri perlu semakin terhubung," katanya.

Inti dari tantangan ini adalah persoalan sinkronisasi. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS besar-besaran, tapi tanpa jaringan dan penyimpanan yang memadai, energi yang dihasilkan bisa terbuang. Tanpa permintaan yang tumbuh seimbang, investasi di sisi pembangkit menjadi tidak optimal. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari berapa banyak panel surya terpasang, tetapi seberapa besar energi bersih yang benar-benar mengalir ke industri dan rumah tangga.