PPN Transaksi Digital Luar Negeri Mulai Dipungut Otomatis

Pemerintah Indonesia resmi memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri, atau yang disingkat SPP-TDLN. Sistem ini mulai berlaku sejak 25 September 2026. Fungsinya? Untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi digital yang dilakukan konsumen di Indonesia dengan pihak di luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pemungutan PPN melalui skema ini. Mulai dari konsumen yang melakukan transaksi, lalu penerbit menyampaikan data transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN itu sendiri. Semua alur ini saling terhubung satu sama lain.

Aturan main soal SPP-TDLN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam skema ini. Pertama, konsumen yang membeli atau memanfaatkan barang dan jasa digital dari luar negeri. Kedua, penyelenggara SPP-TDLN yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara. Ketiga, ada penerbit. Penerbit adalah pihak yang ditunjuk langsung oleh DJP untuk memungut PPN dari konsumen.

Siapa saja yang bisa menjadi penerbit? Bisa bank, atau lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan financial technology (fintech) dan gerbang pembayaran (payment gateway). Mereka menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen.

Pada tahap awal penerapan 25 September 2026, DJP sudah menunjuk enam lembaga sebagai penerbit atau pemungut PPN. Keenamnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai LinkAja.

Setelah penerbit menghimpun PPN dari konsumen, uang pajak itu akan disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN. Selanjutnya, penyelenggara lah yang akan menyetorkannya ke kas negara. Begitu alurnya.

Berikut tahapan lengkap pemungutan PPN lewat skema SPP-TDLN:

1. Konsumen melakukan transaksi yang difasilitasi oleh penerbit.
2. Penerbit mengirimkan data transaksi melalui sistem SPP-TDLN. Data ini digunakan untuk menentukan apakah transaksi pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri tersebut merupakan objek PPN atau bukan.
3. SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi.
4. Pemungutan PPN. Jika transaksi teridentifikasi sebagai transaksi luar negeri yang terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberi konfirmasi ke penerbit untuk memungut PPN. Sebaliknya, jika transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri yang tidak termasuk skema SPP-TDLN, penerbit akan melanjutkan transaksi tanpa memungut PPN lewat mekanisme ini.
5. Penerbit memungut PPN dan membuat dokumen pemungutan. Dokumen ini kedudukannya sama dengan faktur pajak. Dokumen pemungutan PPN bisa berupa bill statement atau dokumen sejenis. PPN bisa dikreditkan selama email atau nomor telepon konsumen terdaftar di administrasi DJP dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

DJP menegaskan bahwa SPP-TDLN bukanlah pajak baru. Ini hanyalah mekanisme baru yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dulu, PPN harus disetor sendiri oleh wajib pajak. Sekarang, PPN akan dipungut secara otomatis jika transaksi memang terutang PPN.

Intinya, sistem ini mengotomatiskan proses yang sebelumnya manual. Konsumen tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetor PPN sendiri untuk setiap transaksi digital dengan luar negeri. Semua sudah diurus oleh sistem dan lembaga yang ditunjuk.