Prabowo: Rp 480 Triliun APBN Bocor Tiap Tahun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebocoran kekayaan negara masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu malam, 11 November 2026, ia mengungkapkan bahwa banyak pakar ekonomi memiliki kesimpulan serupa mengenai kondisi fiskal Indonesia.

"Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia, ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30% kekayaan kita bocor. 30%. Artinya 30% APBN kita bocor," kata Prabowo.

Ia kemudian merujuk pada laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketua LKPP, menurut Prabowo, menyampaikan bahwa sepertiga dari total APBN digunakan untuk belanja barang dan jasa. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 40 persen dinyatakan hilang atau tidak efisien. Prabowo menyebut angka itu hangus begitu saja.

"Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," jelasnya.

Prabowo kemudian merinci perhitungannya. Jika sepertiga APBN diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun, maka 40 persen dari angka itu setara dengan Rp 480 triliun. Dalam mata uang asing, jumlah itu hampir mencapai 30 miliar dolar AS. Anggaran sebesar itulah yang ia sebut menguap setiap tahun tanpa hasil yang jelas.

"Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp 1.200 triliun, kalau 40% dari Rp 1.200 triliun, itu adalah Rp 480 triliun, Rp 480 triliun! Itu adalah berapa? Hampir US$ 30 miliar hangus!" papar Prabowo dengan nada serius.

Ia mengakui bahwa data semacam ini bisa menurunkan moral pemerintah. Namun baginya, temuan ini justru sebaliknya — bisa menjadi sumber harapan. Jika manajemen belanja negara diperbaiki dan dibuat lebih efisien, maka pemerintah secara otomatis memiliki dana siap pakai hingga ratusan triliun rupiah. Efisiensi, menurutnya, adalah kuncinya.

"Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan. Artinya, ini adalah masalah manajemen," tegas Prabowo.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan kebocoran APBN bukan semata-mata soal korupsi besar-besaran, tetapi juga soal tata kelola dan sistem pengadaan yang belum rapi. Angka Rp 480 triliun yang disebutkan bukanlah nominal kecil — hampir seperlima dari total belanja negara dalam satu tahun. Jika benar efisiensi bisa menutup kebocoran itu, maka pemerintah memiliki ruang fiskal yang jauh lebih besar tanpa harus menaikkan pajak atau utang.