Presiden Mongolia Mundur Akibat Tuduhan Korupsi
Gambar atau konten salah?
Presiden Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, 17 November 2026. Langkah ini diambil setelah partai oposisi menuduhnya terlibat korupsi bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya.
"Partai Demokrat telah mengatakan bahwa saya harus mengundurkan diri dari tugas saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini," ujar Khurelsukh Ukhnaa pada Rabu, 18 November 2026. "Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan diselidiki dan kehormatan saya akan dipulihkan," tegasnya.
Khurelsukh Ukhnaa menjabat sebagai presiden sejak 2021. Ia menilai tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan menghina presiden. Meski demikian, ia menyatakan akan bekerja sama dengan para penyelidik untuk mengusut tuduhan tersebut dan membersihkan namanya.
Namun, berdasarkan hukum Mongolia, pengunduran diri presiden harus mendapat persetujuan dari 126 anggota Majelis Agung Negara, yaitu parlemen unikameral negara tersebut. Dengan kata lain, pengunduran diri ini baru benar-benar berlaku jika parlemen menyetujuinya.
Dugaan Kasus Korupsi
Tuduhan korupsi terhadap Khurelsukh Ukhnaa bermula dari pernyataan mantan Wali Kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee. Ia menyebut presiden telah menerima US$ 25 juta atau sekitar Rp 456,6 miliar (kurs Rp 18.264 per dolar AS) terkait proyek kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait.
Jalur kereta api ini menghubungkan tambang batu bara Tavantolgoi dengan pelabuhan Gashuunsukhait di Mongolia yang berbatasan dengan China. Pelabuhan ini menjadi pusat utama ekspor batu bara dari Mongolia ke China.
Menurut tuduhan, Khurelsukh menerima uang suap dari konglomerat Bodi International LLC. Perusahaan ini disebut mendapatkan kontrak pembangunan jalur kereta api tanpa melalui tender kompetitif. Namun, Bodi membantah telah membayar suap tunai untuk mendapatkan kontrak tersebut.
Tuduhan ini dilontarkan Nyambaatar Khishgee pada Sabtu, 14 November 2026. Khishgee adalah anggota partai presiden, tetapi berasal dari faksi yang berbeda di dalam partai tersebut.
Partai Demokratik, sebagai partai oposisi, memanfaatkan tuduhan ini dan menyerukan agar Khurelsukh segera mengundurkan diri. Seruan itu pun akhirnya diikuti oleh presiden.
Kasus ini menyoroti dinamika politik internal Mongolia, di mana tuduhan korupsi menjadi alat untuk menekan lawan politik. Meskipun presiden mengundurkan diri, proses hukum masih berjalan dan persetujuan parlemen masih diperlukan untuk mengesahkan pengunduran dirinya.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
