Said Iqbal Desak PTKP Naik Jadi Rp 7,5 Juta

Sinta R. · 2 min baca · 1 hari lalu · 79 dibaca
Bisik.id
Said Iqbal Desak PTKP Naik Jadi Rp 7,5 Juta

Gambar atau konten salah?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mendesak pemerintah untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Angkanya, dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Tujuannya jelas: mendongkrak daya beli para pekerja.

Menurut Said, usulan ini sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kapan? Saat peringatan May Day tahun 2025 lalu. Ia yakin, kenaikan PTKP ini akan memicu konsumsi buruh. Efeknya, usaha kecil ikut bergerak.

"Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta, itu kan Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli naik. Daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja, masyarakat kecil juga naik dalam pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal," kata Said dalam konferensi pers virtual pada Senin, 16 November 2026.

Ia membandingkan usulannya dengan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Menurut Said, insentif semacam itu hanya bersifat sementara. Bisa dihentikan kapan saja.

"Kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi, PTKP," ujarnya.

Said Iqbal juga meminta pemerintah tidak khawatir soal potensi hilangnya penerimaan pajak. Ia punya hitung-hitungan sendiri. Penurunan penerimaan dari PPh 21, menurutnya, bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Logikanya, jika daya beli naik, konsumsi masyarakat meningkat. PPN pun ikut naik.

"PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun. Tapi ini kan cuma 5% setelah dipotong PTKP. Kalau PPN, langsung dari harga 11%. Jadi istilahnya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik. Lapangan kerja tercipta baru," jelas Said Iqbal.

Tak berhenti di situ. Said juga mengusulkan penurunan tarif PPN. Ia menilai, jika PTKP naik dan PPN turun, efeknya terhadap daya beli akan berlipat ganda.

"Tapi sebaiknya PPN diturunin sih karena kan daya beli, kalau PPN diturunin, daya beli naik lagi. Double naik. Tapi semua kita serahkan pada pemerintah," tutup Said.

Usulan ini pada dasarnya adalah permintaan agar pemerintah mengubah struktur pajak. Bukan sekadar memberi bantuan sementara, melainkan mengubah aturan main agar pendapatan pekerja yang lebih rendah tidak tergerus pajak. Said berargumen, langkah ini justru bisa menambah penerimaan negara dari sektor lain, yaitu PPN, karena masyarakat jadi lebih banyak berbelanja.

PTKPKSPISaid Iqbaldaya belipajakPPNburuh

Komentar

Memuat komentar...