Tiga Opsi Pengelola Dana Pesangon, Danantara Paling Praktis

Fajar H. · 2 min baca · 1 hari lalu · 113 dibaca
Bisik.id
Tiga Opsi Pengelola Dana Pesangon, Danantara Paling Praktis

Gambar atau konten salah?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan tiga kemungkinan lembaga yang bakal mengelola dana cadangan pesangon. Ketiganya adalah BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan lembaga baru yang dibentuk khusus.

Ketiga opsi ini sudah dibahas dengan pimpinan DPR dan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR. Tapi sampai sekarang, Presiden Prabowo Subianto belum menentukan pilihan. "Apakah Presiden memilih di antara satu ini, terhadap tiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan. Presiden belum memutuskan," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin 16 November 2026.

Kalau pengelolaan diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, ada konsekuensinya. Dua undang-undang harus diubah: Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Soalnya dana cadangan pesangon butuh iuran baru. Proses perubahan undang-undang tentu tidak sebentar.

Opsi kedua, menyerahkan ke Danantara. Ini dinilai lebih praktis. Tidak perlu mengubah undang-undang. Cukup diatur lewat peraturan pemerintah. Said Iqbal sendiri, yang juga penasihat presiden, punya kecenderungan. "Kalau teman-teman tanya saya sebagai penasihat presiden, ini memang lebih cenderung pengelolaan jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada, tanpa mengubah undang-undang. Yang paling mungkin Danantara," ujarnya.

Kenapa dana cadangan pesangon ini penting? Selama ini banyak perusahaan tidak bayar pesangon ke pekerja yang kena PHK. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang perusahaannya pailit. Ada yang ngaku kehabisan dana. Ada juga yang kabur begitu saja. Padahal aturan soal rumus pesangon berdasarkan masa kerja sudah jelas di undang-undang.

"Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ungkap Said Iqbal.

Karena itu, dana pesangon perlu dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Caranya lewat mekanisme iuran. Perusahaan menyisihkan dana sedikit demi sedikit. Nanti kalau terjadi PHK, pembayaran pesangon tidak tergantung kondisi keuangan perusahaan saat itu. Skema ini diharapkan melindungi pekerja dari risiko perusahaan yang bangkrut atau tiba-tiba tidak punya uang.

Dana cadangan pesangon sebenarnya bukan barang baru di dunia ketenagakerjaan. Beberapa negara sudah menerapkannya. Idenya sederhana: perusahaan menabung secara bertahap untuk kewajiban pesangon di masa depan. Dengan begitu, pekerja punya jaminan meski perusahaannya kolaps. Tapi di Indonesia, implementasinya masih bergantung pada keputusan presiden soal lembaga pengelolanya.

dana cadangan pesangonSaid IqbalBPJS KetenagakerjaanDanantarapesangonPHKPeraturan Pemerintah

Komentar

Memuat komentar...