Wacana Larangan Vape Ancam Jutaan Pekerja

Ayu W. · 2 min baca · 20 menit lalu · 13 dibaca
Bisik.id
Wacana Larangan Vape Ancam Jutaan Pekerja

Gambar atau konten salah?

Lebih dari 150.000 orang bekerja di industri rokok elektronik. Baik secara langsung maupun tidak. Jika dihitung bersama keluarga yang menggantungkan hidup pada mereka, angka itu membengkak hingga sekitar satu juta jiwa. Itulah mengapa wacana pelarangan total vape dinilai tidak bisa diambil gegabah.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, menjelaskan rantai bisnisnya panjang. Mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, sampai ritel dan jasa pendukung lainnya. Semua itu saling terhubung. Tekanan pada satu titik bisa memutus mata pencaharian banyak orang.

"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain," kata Enggar dalam keterangan tertulis pada Rabu, 18 November 2026. Ia khawatir upaya menyelesaikan satu masalah justru melahirkan masalah baru. Pengangguran bertambah. Lapangan kerja hilang. Padahal, katanya, pemerintah sendiri menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas. "Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujarnya.

Anggota DPR pun angkat bicara. Mereka mendorong agar regulasi vape tidak hanya fokus pada larangan. Dampak ekonomi dan nasib pekerja harus ikut dipertimbangkan. Perubahan kebijakan, kata mereka, harus melindungi publik tanpa mematikan kegiatan ekonomi.

Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, anggota Komisi III DPR, menekankan pendekatan pemerintah atau penegakan hukum saja tidak cukup. Perlu komunikasi lintas sektor. Ia mendorong keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat, praktisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Semua harus duduk bersama. "Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini," ujarnya.

Andi juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha vape nasional. Tujuannya melihat persoalan secara utuh. Dari produk, distribusi, hingga perkembangan teknologi perangkat. Dialog ini, harapnya, bisa membantu pemerintah memisahkan produk yang disalahgunakan untuk narkotika dari produk yang tidak. "Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja," katanya.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Rizki Faisal, juga punya pandangan serupa. Menurutnya, wacana pelarangan total tidak bisa diputuskan dari satu sudut pandang saja. "Kita perlu mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah," ujar Rizki.

Ia menilai perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra justru berguna. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan dijadikan bahan diskusi. Kebijakan yang lahir nanti, katanya, harus mampu melindungi generasi muda dan kesehatan masyarakat. Juga mendorong tanggung jawab sosial pelaku usaha. "Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik. Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik," pungkasnya.

Intinya, para pemangku kepentingan sepakat satu hal: kebijakan vape tidak bisa hanya dilihat dari sisi larangan. Ada jutaan orang yang hidupnya bergantung pada industri ini. Dan ada persoalan penyalahgunaan narkotika yang memang harus ditangani. Keduanya perlu diurai bersamaan, bukan dengan tindakan yang memicu masalah baru.

industri rokok elektronikpelarangan vapedampak ekonomipekerja vaperegulasi vapekebijakan pemerintahdialog lintas sektor

Komentar

Memuat komentar...