Wapres Baru Harus Kredibel Hadapi Ekonomi
Gambar atau konten salah?
Jabatan Wakil Presiden Indonesia saat ini kosong. Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari posisinya. Presiden Prabowo Subianto kini tengah menyiapkan dua nama calon pengganti untuk mengisi kursi yang ditinggalkan tersebut.
Kondisi perekonomian nasional menjadi sorotan utama yang harus diperhatikan oleh siapapun yang nantinya akan mendampingi Prabowo. Target ambisius untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sudah dicanangkan. Lantas, figur seperti apa yang sekiranya mampu membantu presiden mewujudkan target tersebut?
Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, memberikan pandangannya. Menurutnya, dari kacamata ekonomi, wakil presiden yang dipilih haruslah sosok yang mampu membantu pemerintahan menghadapi berbagai tantangan dalam tiga tahun ke depan. Ia mengingatkan bahwa wakil presiden tidak memiliki kewenangan eksekutif yang berdiri sendiri. Efektivitas peran wapres sangat bergantung pada mandat yang diberikan oleh presiden.
"Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif," jelas Yusuf saat dihubungi pada Senin, 16 November 2026.
Empat Kriteria Wakil Presiden
Yusuf menjabarkan empat kriteria penting yang harus dimiliki oleh wakil presiden baru agar bisa membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Pertama, wakil presiden harus memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang semakin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar. Hal ini bisa menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya akan terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta.
Kedua, wakil presiden harus memiliki kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Banyak tantangan ekonomi saat ini sebenarnya bukan karena kekurangan kebijakan, melainkan terkendala pada pelaksanaannya.
"Mulai dari investasi, hilirisasi, perizinan, hingga program perlindungan sosial sering menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi. Wapres yang memiliki kemampuan mengeksekusi dan menyelesaikan bottleneck birokrasi akan memberi nilai tambah yang besar," beber Yusuf.
Ketiga, wakil presiden harus selaras dengan presiden. Hubungan kerja yang solid sangat penting agar proses delegasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan. Namun, keselarasan tersebut idealnya tidak hanya didasari oleh loyalitas politik. Figur tersebut juga harus mampu memberikan perspektif dan keahlian yang melengkapi presiden.
Keempat, sebagai pejabat negara, wakil presiden harus memiliki integritas dan kredibilitas personal. Jabatan ini sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar akomodasi politik.
"Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha," beber Yusuf.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, juga angkat bicara. Ia meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan. Kompetensi tersebut penting untuk merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global.
Kompetensi yang dimaksud adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan. Kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor juga tak kalah penting. Selain itu, kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan.
"Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan," sebut Shinta.
Latar Belakang Profesi
Latar belakang profesi menjadi sorotan utama untuk menilai sosok wakil presiden. Kembali ke Yusuf Rendy, menurutnya yang perlu diuji dari calon wakil presiden adalah kapasitas individunya. Sebab, setiap latar belakang profesi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Misalnya, figur politisi. Orang dengan latar belakang ini akan memiliki modal politik untuk menjembatani DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Hal ini penting karena banyak kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.
Risikonya, agenda elektoral menjelang 2029 bisa ikut mewarnai kebijakan. Keputusan bisa saja diambil hanya karena dampak politis, bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jabatan itu juga berpotensi menjadi akomodasi koalisi, bukan jawaban atas kebutuhan pemerintahan.
Sementara itu, figur profesional atau ahli, misalnya teknokrat ekonomi, biasanya paling cepat mendapat kepercayaan pasar. Pemahaman kebijakannya kuat dan relatif bebas dari kepentingan elektoral.
"Kelemahannya, modal politiknya sering terbatas. Tanpa dukungan politik yang memadai, gagasan yang baik bisa tersendat di tahap pelaksanaan," beber Yusuf.
Figur pengusaha juga bisa menjadi pilihan. Mereka bisa membawa kecepatan eksekusi, pemahaman langsung atas hambatan di lapangan, dan jaringan dengan dunia usaha. Hal ini dapat membantu kebijakan bisa direalisasikan. Namun, risiko konflik kepentingan juga besar. Meskipun yang bersangkutan sudah berkomitmen melakukan pemisahan tegas kepentingan bisnis pribadi serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.
"Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya," beber Yusuf.
Ia menekankan pentingnya meritokrasi dengan ukuran yang bisa diuji. Pertama, apakah figur itu punya rekam jejak mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil yang terukur. Kedua, apakah figur tersebut memahami persoalan ekonomi makro dan fiskal yang sedang kita hadapi.
"Ketiga, apakah ia punya kemampuan politik yang cukup untuk menggerakkan birokrasi dan berkoordinasi dengan daerah. Keempat, apakah rekam jejak integritasnya bersih dan potensi konflik kepentingannya bisa dikelola secara terbuka," lanjut Yusuf.
Pemilihan wakil presiden bukanlah sekadar soal mengisi kekosongan jabatan. Figur yang tepat dapat menjadi kunci untuk memperkuat pemerintahan dan membantu mewujudkan target-target ekonomi yang telah ditetapkan. Baik dari kalangan politisi, profesional, maupun pengusaha, masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Yang terpenting adalah bagaimana figur tersebut dapat menjalankan mandat yang diberikan dan bekerja sama secara efektif dengan presiden.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
