Airlangga Target Indonesia Masuk OECD 2028

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memasang target ambisius: Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028. Progres pemenuhan persyaratan saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Angka itu disampaikan Airlangga usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Senin, 09 November 2026.

Meski sudah 80%, masih ada pekerjaan rumah yang krusial. Beberapa regulasi belum rampung. Tiga di antaranya menjadi prioritas. Pertama, aturan tentang penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional, atau foreign bribery. Kedua, revisi undang-undang statistik. Ketiga, revisi undang-undang persaingan usaha.

"Regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama," kata Airlangga. Ia menambahkan, aturan itu belum dimiliki Indonesia. Rencananya, pengaturan foreign bribery akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang Tipikor yang sedang diperbaiki revisi saat ini. Ya tentu di luar itu kan ada undang-undang suap ya," terangnya.

Soal undang-undang persaingan usaha, aturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Airlangga menilai aturan itu sudah cukup lama. Saat ini, usulan revisi sudah disampaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan masuk sebagai inisiatif Komisi VI DPR.

"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," ujar Airlangga.

Di tengah proses aksesi, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan itu untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kunjungan ini juga untuk meninjau kelanjutan berbagai kuesioner dan misi pencarian fakta yang sudah dilakukan sebelumnya.

Proses menjadi anggota OECD memang panjang. Butuh perubahan undang-undang dan regulasi. Target 2028 berarti pemerintah harus bekerja cepat. Tiga prioritas utama yang disebut Airlangga menjadi kunci. Tanpa aturan foreign bribery, revisi undang-undang statistik, dan undang-undang persaingan usaha yang baru, target itu bisa meleset. Kunjungan Sekjen OECD pada akhir November menjadi sinyal bahwa proses terus berjalan, tapi tekanan untuk menyelesaikan regulasi juga semakin nyata.