Airlangga Tegaskan BSU Hanya untuk Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji bulanan di bawah Rp 3,5 juta. Saat ini, data calon penerima masih dalam tahap pemrosesan di Kementerian Ketenagakerjaan.

"BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah)," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Ketika ditanya soal pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tinggi seperti Jakarta, Airlangga menegaskan bahwa acuan utamanya tetap batas nominal gaji. Bukan lokasi tempat kerja. "Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," tambahnya.

Di sisi lain, pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan juga mendapat insentif dari pemerintah. Bedanya, ini bukan BSU. Insentif itu berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Kebijakan ini menyasar sekitar 13 juta pekerja sektor formal. "Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," jelas Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa proses finalisasi data BSU saat ini masih berada di Kementerian Keuangan. Pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi data secara ketat. Tujuannya, agar penyaluran benar-benar tepat sasaran. "Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa," tuturnya.

Dari penjelasan kedua menteri, terlihat ada dua skema bantuan berbeda untuk pekerja formal. BSU untuk gaji rendah, dan insentif PPh DTP untuk gaji menengah. Keduanya masih menunggu proses data final sebelum dicairkan.