BGN Bekukan 91 Dapur MBG Gara-gara Temuan BPK Rp18 M

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan penghentian operasional sementara terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menuntaskan kewajiban tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.b/T/LHP/DJPKN-VIII-OI/PPN.01/05/2026 yang diterbitkan pada 18 Mei 2026. Dalam laporan itu, tercatat 91 SPPG belum melakukan pengembalian dana ke kas negara atas temuan pemeriksaan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober 2026. "Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 18 Mei 2026 atas pengelolaan Program MBG, terdapat 91 SPPG yang belum melakukan pengembalian atas temuan pemeriksaan ke kas negara," ungkapnya.

Ketut menjelaskan, 91 SPPG yang dikenai suspend khusus tersebut tersebar di tiga wilayah. Rinciannya, wilayah I sebanyak 4 SPPG, wilayah II sebanyak 73 SPPG, dan wilayah III sebanyak 14 SPPG. Total nilai temuan mencapai Rp18.198.223.745 atau sekitar Rp 18,19 miliar.

Suspend khusus ini merupakan penghentian operasional tanpa batas waktu. Langkah tersebut diambil BGN untuk memastikan setiap temuan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. BGN tidak ingin ada SPPG yang mengabaikan kewajiban penyetoran dana ke kas negara.

Pencabutan suspend khusus bisa dilakukan jika SPPG yang bersangkutan telah menyetorkan dana dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah. "Suspend khusus akan dicabut apabila SPPG tersebut telah melakukan penyetoran ke kas negara dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah," tutup Ketut.

Kebijakan ini menegaskan komitmen BGN dalam menjaga tata kelola keuangan program MBG. Dengan adanya sanksi tegas, diharapkan seluruh SPPG lebih disiplin dalam mengelola dana program. Sebab, program MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat yang membutuhkan, sehingga akuntabilitas penggunaannya menjadi prioritas utama. Langkah pengawasan ini juga menjadi sinyal bahwa setiap penyimpangan akan ditindaklanjuti secara serius, tanpa kecuali.