BGN Pastikan Semua Dapur MBG Kantongi SLHS
Gambar atau konten salah?
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa setiap dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh ke semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di lapangan.
"Harus ada SLHS itu syarat mutlak. Tidak ada, sudah tidak ada lagi (SPPG yang tidak punya SLHS). Sudah kita sisir semua, semua SPPG pasti punya SLHS yang sudah operasional," kata Trenggono saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu, 22 November 2026.
Trenggono memastikan tidak akan mengoperasikan SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk kepemilikan SLHS. Ia mengungkapkan, sebelumnya ada sekitar 1.600 SPPG yang tidak diizinkan beroperasi karena tidak memenuhi syarat. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya BGN dalam menegakkan aturan.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono juga menekankan hal serupa. Menurutnya, keamanan pangan adalah prioritas utama sebelum membahas soal gizi. BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami masalah kesehatan, seperti sakit perut, akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.
"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya.
Berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan, BGN menemukan bahwa masalah utama adalah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Beberapa contohnya adalah penggunaan bahan baku ayam yang sudah tidak layak dan kesalahan penyimpanan bahan makanan. Bahan yang seharusnya disimpan di freezer malah dibiarkan di suhu ruang. Hal ini jelas memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.
Untuk mengatasi masalah ini, BGN memperkuat pengawasan. Mereka menambah tim pengawas, termasuk pengawas chef, dan memberikan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini bertujuan memastikan semua proses pengolahan makanan mengikuti standar yang ditetapkan.
Sudaryono juga menjelaskan bahwa BGN memperketat pengawasan terhadap sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS dilarang beroperasi sampai persyaratan terpenuhi. "SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," tegasnya.
BGN pernah menemukan kondisi dapur yang sangat tidak layak. Misalnya, dapur yang bersebelahan dengan kandang kambing atau dapur yang di atasnya ada sarang burung walet. Kondisi seperti ini tidak bisa ditoleransi karena berpotensi mengotori proses pengolahan makanan.
Selain memperketat sertifikasi, BGN juga meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim asistensi yang turun langsung ke dapur-dapur. Tim ini memastikan SOP dijalankan dengan benar. Sudaryono mengingatkan semua kepala SPPG dan tenaga pengelola dapur untuk tidak mengabaikan standar keamanan pangan. Ia juga meminta para pekerja di dapur berani melaporkan jika menemukan kondisi kerja yang tidak layak.
"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," ujarnya.
Program MBG memang bertujuan baik, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, tanpa keamanan pangan, tujuan itu bisa gagal. BGN menunjukkan komitmen kuat dengan menutup ribuan dapur yang tidak memenuhi syarat dan memperketat pengawasan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan makanan yang dibagikan benar-benar aman dan bergizi, bukan malah menjadi sumber penyakit baru.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Berita Terbaru
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Indonesia Target Jadi Pemimpin Panas Bumi Global 2030
OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar
