OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar

Hendra M. · 7 min baca · 3 jam lalu · 40 dibaca
Bisik.id
OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar

Gambar atau konten salah?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengumumkan sepuluh pelanggaran di pasar modal. Dari jumlah itu, tiga kasus berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham. Para pelaku diminta mengembalikan keuntungan ilegal yang totalnya mencapai Rp 23,77 miliar.

OJK juga menjatuhkan denda sebesar Rp 3,71 miliar. Perlu dicatat, nilai keuntungan yang harus dikembalikan itu adalah angka yang diperintahkan OJK, bukan jumlah yang sudah benar-benar dikembalikan.

"Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Sabtu (21 November 2026).

OJK menegaskan tidak akan menoleransi praktik manipulasi perdagangan saham. Praktik semacam ini menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan soal aktivitas perdagangan. Akibatnya, pembentukan harga saham yang wajar terganggu dan kepercayaan investor terhadap integritas pasar tergerus.

OJK juga mengingatkan emiten dan pengurus perusahaan untuk selalu menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Mereka juga wajib mematuhi aturan terkait transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya.

Berikut rincian sepuluh kasus pelanggaran pasar modal yang dibongkar OJK.

1. Manipulasi Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI)

Hasil pemeriksaan OJK menemukan pelanggaran transaksi pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Pelanggaran dilakukan oleh korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek per 15 September 2025 yang berlaku sampai 4 November 2028, dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Pelanggaran juga dilakukan oleh Hermanto, pihak yang memiliki akses atas rekening bank SMB, dan Indra S, adik Hermanto. Pelanggaran ini terkait pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan tentang aktivitas perdagangan.

OJK menetapkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham HOMI selama periode pemeriksaan. Pola transaksi ini melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan tersebut. Akibatnya, transaksi tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Nilai keuntungan ilegal yang diperoleh mencapai Rp 6.893.961.022.

OJK menjatuhkan sanksi perintah kepada SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S untuk mengembalikan keuntungan ilegal sebesar Rp 6,89 miliar itu. Teddi Budiman juga dilarang berkegiatan di sektor Pasar Modal dan Dana Keuangan (PMDK) selama lima tahun, termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan efek.

Hermanto dijatuhi sanksi larangan serupa selama 10 tahun. Sedangkan Indra S, adiknya, dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama tiga tahun. OJK juga meminta 15 perusahaan efek untuk menutup rekening 15 investor.

2. Manipulasi Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)

Pemeriksaan transaksi saham SAMF pada 4-19 Mei 2021 menemukan pelanggaran yang dilakukan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

OJK menemukan pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan tentang aktivitas perdagangan saham SAMF. Praktik ini menyebabkan transaksi saham selama periode pemeriksaan tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya.

Dari hasil pemeriksaan dan keterangan para pihak, OJK juga menemukan bahwa Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat melakukan transaksi saham SAMF dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital.

Selain itu, OJK menemukan keterkaitan antara JK Kristiyono dan SBM dengan SAMF. JK Kristiyono diketahui menjabat sebagai Direktur PT Saraswanti Indo Genetech yang merupakan perusahaan afiliasi SAMF. Sementara itu, Direksi SBM, yakni Mariyati dan Hariyanto, diketahui merupakan pegawai SAMF.

OJK meminta JK Kristiyono dan SBM mengembalikan keuntungan ilegal sebesar Rp 10.836.819.367. Hal serupa juga dijatuhkan kepada Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat untuk mengembalikan keuntungan ilegal sebesar Rp 1.717.032.907.

JK Kristiyono, SBM, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat dilarang melakukan kegiatan di sektor PMDK selama lima tahun. Kemudian Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dilarang berkegiatan selama 10 tahun.

3. Manipulasi Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)

OJK juga menetapkan kasus serupa atas transaksi saham SMDM selama periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pelanggaran ini dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

OJK menemukan bahwa Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto melakukan transaksi saham SMDM saat mengikuti Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Dari aktivitas manipulasi perdagangan ini, OJK menghitung keuntungan ilegal yang diperoleh para pihak mencapai Rp 4.322.722.400 atau sekitar Rp4,32 miliar. Para pelanggar juga dikenakan sanksi larangan berkegiatan di pasar modal selama lima tahun dan tiga tahun.

4. Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)

OJK menemukan pelanggaran TECH beserta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi pada 2022. Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha melanggar sejumlah ketentuan pasar modal. OJK menemukan TECH tidak menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK maupun mengumumkannya kepada masyarakat.

Informasi tersebut juga tidak dicantumkan dalam Laporan Tahunan TECH Tahun 2022. Informasi material yang dimaksud berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022 mengenai perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama TECH. OJK menjatuhkan sanksi denda dengan nilai total Rp 690 juta kepada para pelanggar.

5. Pelanggaran Ketentuan Transaksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG)

OJK menyatakan PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) melanggar ketentuan karena perseroan tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Atas pelanggaran ini, perseroan dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp 800 juta.

Selain itu, dua direksi KBAG, yakni Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dinyatakan melanggar karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan transaksi material. Keduanya dikenakan denda secara tanggung renteng dengan total sebesar Rp 400 juta.

6. Pelanggaran Pengalihan Saham Treasury ISSP

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) juga terbukti melanggar ketentuan karena belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai denda Rp 550 juta dan diminta untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali periode 21 September hingga 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak 12 Oktober 2026.

7. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) juga terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. OJK kemudian menjatuhkan denda kepada GOOD sebesar Rp 325 juta.

8. Pelanggaran Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) juga terbukti melanggar ketentuan atas pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) hasil penawaran tender wajib. Jumlahnya paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham. Pengalihan ini seharusnya dilakukan paling lama 2 tahun sejak selesai dilaksanakan tender pada 22 April 2019, yaitu paling lama 22 April 2021.

SMGR diminta untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat 31 Desember 2026. SMGR juga didenda sebesar Rp 550 juta atas pelanggaran tersebut.

9. Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. MARK dikenai denda sebesar Rp 75 juta atas pelanggaran ini.

10. Pelanggaran Laporan Keuangan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU)

OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 300 juta kepada AKKU. Alasannya, AKKU menyajikan pos penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto. Ini dilakukan dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang. AKKU juga menyajikan pos pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.

AKKU juga terbukti melanggar LKTT per 30 Juni 2020 dengan menyajikan saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pendukung. Selain itu, saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, melainkan dicatat sebagai utang pihak berelasi.

AKKU juga tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas pada LKT per 31 Desember 2020. Perseroan juga tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi.

AKKU juga tidak mengungkapkan informasi yang memadai mengenai aktivitas pendanaan nonkas, termasuk pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020. Kemudian terdapat ketidaksesuaian antara pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih dalam laporan laba rugi dengan penjelasan masing-masing pos dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Perseroan tidak mengumumkan kepada publik perjanjian utang dengan PT EMAS serta tidak menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung, termasuk laporan penilai, kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah transaksi. Selain itu, AKKU juga terlambat menyampaikan informasi kepada publik terkait pengangkatan Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.

Terakhir, Jailani terbukti melanggar sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit dalam pemeriksaan LKT 2020 AKKU. Atas pelanggaran ini, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp 15 juta kepada Jailani.

OJK menunjukkan konsistensi dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal, mulai dari manipulasi perdagangan saham hingga pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian laporan keuangan. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari denda, perintah pengembalian keuntungan, hingga larangan berkegiatan di pasar modal untuk jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor.

pelanggaran pasar modalmanipulasi sahamdenda OJKkeuntungan ilegalpengembalian danasanksi pasar modalinvestor

Komentar

Memuat komentar...